BNP2TKI Serukan Pemanfaatan Remitansi TKI Aceh untuk Perluasan Usaha Produktif
Demikian disampaikan Deputi Penempatan BNP2TKI, Agusdin Subiantoro, saat menjadi narasumber pada ”Workshop Kajian Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Pekerja Migran Asal Aceh” yang diadakan oleh Gastra Foundation dan bekerjasama dengan Dinas Sosial Aceh bekerjasama dan BP3TKI Aceh di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Jakarta, Rabu (10/12).
Menurut Agusdin, jika 10 persen dari Rp 95 miliar remitansi yang masuk yaitu sekitar Rp9,5 miliar bisa diciptakan untuk satu unit usaha bermodalkan Rp100 juta maka akan terbentuk 95 pengusaha baru di Aceh. Dari situ, maka akan ada perluasan usaha kecil dan mikro yang berkembang dan memperluas kesempatan kerja baru di masyarakat.
BNP2TKI tiap tahun mengembangkan 4,500 pelatihan kewirausahaan. Program ini meliputi pelatihan kewirausahaan dan edukasi perbankan dan pemanfaatan remitansi untuk usaha-usaha produktif. Program ini cakupan terbatas karena dukungan anggarannya juga terbatas. Karena itu, BNP2TKI mengharapkan agar Pemda Aceh dan stakeholder terkait lainnya bisa mengembangkan pemberdayaan desa ini berbasis pemanfaatan remitansi. Bila ini berhasil dilakukan maka akan menahan warga untuk ke luar negeri dengan jalan memanfaatkan SDA dan SDM yang melimpah untuk dikembangkan menjadi menjadi usaha-usaha produktif. Dan BNP2TKI akan terus meningkatkan koordinasi dengan daerah agar pembenahan Tata Kelola TKI dalam hal pemberdayaan TKI Purna ini bisa terus dioptimalkan.
Agusdin menambahkan, program pemberdayaan desa berbasis pengembangan remitasini ini juga mendukung upaya pemerintah Aceh untuk menekan tingginya angka kemiskinan 17 persen di atas rata-rata angka kemiskinan nasional sebesar 11 persen.
”BNP2TKI tiap tahun mencetak 100 TKI Sukses dengan cakupan usaha yang beragam. Disitu TKI menjadi pelopor pengentas kemiskinan,” paparnya.
Kepada peserta, Agusdin menyarankan 5 hal.
Pertama, sosialisasi kepada masyarakat Aceh untuk bisa mengoptimalkan pengembangan program desa. Program ini harus dikembangkan mengingat Aceh memang tidak menempatkan warga perempuannya untuk bekerja ke luar negeri.
Kedua, pengembangan desa ini sejalan dengan program nasional dan meminta pemerintah pusat untuk mendorong investasi ke daerah.
Ketiga, Sertifikat kompetensi masih baru TKI PLRT dan hal itu memang diminta negara penerima. Di luar itu, Sertifikasi atau license tergantung usernya. Kompetensi merupakan screening terakhir untuk pergi ke luar negeri.
Keempat, BNP2TKI mengharapkan agar BNSP bisa link dengan lembaga sertifikasi di luar negeri. Ini artinya sertifikasi ini diterima di seluruh dunia. Tahun 2017, pemerintah akan men-stop penempatan TKI PLRT dan diganti dengan TKI berkeahlian khusus.
Kelima, meningkatkan kompetensi kepada masyarakat Aceh bagi yang mau ke luar negeri utamanya kemampuan bahasa Inggris dan skill yang diselaraskan dengan kebutuhan users di luar negeri.
Sumber : BNP2TKI
Post A Comment
No comments :