KantoMaya News, BANDA ACEH – Ta cok ilee ata yang kana (ambil saja yang sudah ada), mungkin itulah sebaris kalimat yang kira-kira menggambarkan bagaimana semrawutnya urusan angggaran Provinsi Aceh yang hingga kini belum disetujui Pusat. Pemerintah Daerah lebih suka mengambil ‘tumpukan’ lain daripada bersusah-payah merasionalkan anggaran yang sudah ada.

Realita di atas diungkapkan langsung oleh Koordinator GeRAK Aceh, Askalani lewat sambungan telepon dalam program Cakrawala Serambi FM 90,20 Mhz, disiarkan setiap hari pukul 10-11 WIB. Dalam Salam Serambi yang berjudul “Hak Umum Beralih ke Hak Perorangan” menghadirkan Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Nasir Nurdin dipandu Host Dosi Elfian.

Askalani menjelaskan, kekacauan dalam perumusan anggaran ini terkuak dari koreksi Tim Kemendagri terhadap RAPBA 2015. “Hingga memasuki Maret, kita masih saja berkutat dengan masalah ini. Alih-alih merasionalkan anggaran, Pemerintah Daerah cari mudahnya saja, Ta cok ilee ata yang kana, begitulah kira-kira,” jelasnya, Selasa (3/3/2015).

Lanjut lagi menurutnya, ketidakcukupan anggaran ini menyedot anggaran lain yang seharusnya dialokasikan untuk masyarakat Aceh secara keseluruhan. “Totalnya 1,9 Triliun, jelas tidak cukup, makanya Pemerintah Aceh ambil jalan pintas yaitu menyedot sumber lain seperti pajak ranmor yang sebenarnya untuk fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan banyak lagi,” tandasnya.

Sejalan dengan itu, Wakil Redaktur Pelaksana Serambi Indonesia, Nasir Nurdin mengatakan 7.000 pegawai kontrak menggantungkan nasibnya pada pajak Ranmor. “Bayangkan saja, ada 7.000 pegawai kontrak yang menyedot 350 M pertahun dari pajak ranmor! Analisa Tim Kemendagri 1,2 T, namun ternyata membengkak menjadi 1,9 T, jelas Dana Alokasi Umum tak bisa meng-cover itu semua,” jelas Nasir.

Nasir Nurdin melanjutkan, letak permasalahan sebenarnya bermuara pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh. “Mereka ini yang meramu, meracik anggaran hingga bisa disetujui pusat, mereka yang tahu semuanya,” tandasnya.

Sementara itu salah seorang penelepon, Subhan, mengaku sebagai pegawai kontrak, dia berharap dicarikan solusi yang lebih adil. “Kita tak ingin semuanya menyalahkan pegawai kontrak, itu tidak adil, yang sudah PNS aja banyak yang kerja asal-asalan dengan skill pas-pasan. Kalau tak bisa urus anggaran, jangan pula menyalahkan kami, jangan mengalihkan isu!” tandasnya.

Sumber : SERAMBINEWS.COM