KantoMaya News, BANDA ACEH – Utusan Khusus untuk Mediasi Perdamaian Asia dan Asia Tengah, Kementrian Luar Negeri Finlandia, Lars Backstrom didampingi Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, Paivi Hiltunen-Toivio bertemu dengan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah di Meuligoe Gubernur Aceh, Rabu, 20 januari 2016. Dalam pertemuan tersebut, Lars Bactrom membahas perkembangan Aceh 10 tahun setelah penandatanganan MoU Helsinki.

“Kami khusus datang ke sini untuk melihat lansung bagaimana perkembangan proses damai di Aceh 10 tahun pascapenandatangan MoU Helsinki,” kata Lars Backtrom saat diwawancarai media.

Lars Bakcstrom sangat mengapresiasi perdamaian yang dicapai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia. Menurutnya, Perdamaian dan MoU Helsinki sangat penting setelah konflik berkepanjangan terjadi di Aceh.

“Sejauh ini, saya lihat perdamaian Aceh sudah berjalan dengan baik, tentu banyak hal yang harus terus dibenahi pemerintah Aceh untuk menjadikan perdamaian yang kekal” ujarnya

Sementara itu, Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan, banyak perubahan terjadi di Aceh setelah 10 tahun perdamaian. Aceh sekarang sudah aman dan masyarakat hidup dengan tentram.

“Selama ini media sering membersar-besarkan isu keamanan di Aceh sehingga orang luar takut datang ke Aceh, sekarang mereka datang ke Aceh dan melihat sendiri keadaan di Aceh yang sudah aman” ujar Gubernur

Selain itu jelas Zaini, Pemerintah Aceh juga mendapatkan kemudahan seperti otonomi khusus. “Kita harus mengelola dana tersebut dengan baik, jika tidak tepat sasaran tentu akan merugikan masyarakat dan pemerintah” lanjutnya.

Terkait dengan perkembangan ekonomi, Gubernur mengatakan pemerintah terus melakukan berbagai macam upaya untuk mengundang investor ke Aceh dan meningkatkan sektor pariwisata terutama di kawasan Sabang.

Pada kesempatan tersebut, Lars Backstrom juga sempat menanyakan pelaksaaan Syariat Islam dan peranan perempuan di Aceh kepada Gubernur Zaini Abdullah.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Zaini menjelaskan bahwa penerapan Syariat Islam di Aceh hanya diperuntukan untuk komunitas masyarakat muslim. Gubernur juga menegaskan, tidak ada diskriminasi terhadap perempuan di Aceh.

“Perempuan sangat dihormati di Aceh dan sangat berperan dalam berbagai aspek, kita juga memiliki walikota perempuan di Banda Aceh” kata Gubernur Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Walikota Banda Aceh Drs H Zainal Arifin, Kadis Syariat Islam Prof Dr Syahrizal Abbas, Kadis pariwisata Reza Fahlevi, Badan Investasi dan Promosi Aceh Anwar Muhammad, Kesbangpol Linmas Nasir Zalba, dan sejumlah SKPA lainya.

Klikkabar.com