KantoMaya News, ACEH JAYA - Bekas panglima operasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) wilayah Meureuhom Daya, Abu Munir alias Abu Rimueng Daya, akan kembali mengangkat senjata. Ancaman ini dilakukan jika Pemerintah Aceh tidak memenuhi tuntutan Nurdin bin Ismail alias Din Minimi.

"Saat ini kita lihat masih banyak anak yatim, janda korban konflik dan mantan kombatan yang haknya diabaikan Pemerintah Aceh. Kami sangat sepakat dengan apa yang menjadi tuntutan Din Minimi," kata Abu Munir kepada AJNN, Ahad (3/1).

Abu menganggap perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh Din Minimi sebagai sebuah kewajaran. Pemerintah Aceh, kata dia, mengingkari janji seperti yang disepakati dalam keaepakatan damai di Helsinky.

Jika apa yang menjadi tuntutan dari Din Minimi tidak juga dipenuhi setelah menyerahkan diri, kata Abu, maka dia bersama bekas pasukannya akan melakukan perlawanan bersenjata, seperti yang dilakukan Din Minimi.

Abu juga mempertanyakan janji kesejahteraan yang hingga kini tidak terlihat setelah 10 tahun berdamai. Selama ini Aceh memperoleh anggaran sangat besar, baik dari dana otonomi khusus maupun dana bagi hasil migas

"Rp 13 triliun otsus selama ini ke mana dibawa? kemiskinan dimana-mana, pengangguran bertambah. Bisa dikatakan pemerintah kita sendiri yang membohongi dan membodohi rakyatnya sendiri," kata Abu.

Menurut dia, selama ini anggaran yang dikelola Pemerintah Aceh tidak tepat sasaran. Dana itu juga dikelola dengan tidak transparan dam sarat dengan korupsi.

Selain itu, Abu juga ia mempertanyakan fungsi lembaga Wali Nanggroe dan pembangunan istana Wali Nanggroe yang menghabiskan anggaran ratusan miliar. Dia menilai, lembaga itu tak memberikan manfaat bagi masyarakat miskin di Aceh.

"Jangan menyalahkan orang lain jika kelak ada konflik baru di Aceh," kata Abu. "Yang selama ini menjadi tujuan bersama tidak diwujudkan."

Menurut Abu, GAM berdiri selama 30 tahun untuk mengangkat harkat, martabat dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Dengan para petinggi GAM yang kini duduk di pucuk pemerintahan, harusnya kesejahteraan rakyat tidak terlalu sulit untuk diwujudkan.

Dia juga berharap Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mengulur-ulur waktu dan segera turun ke Aceh untuk memeriksa penggunaan anggaran pemerintah Aceh maupun pemerintah daerah di seluruh Aceh.