KP3 ALABAS: Ketua Pusat KP3 ALABAS Armen Deski (kanan) melantik pengurus KP3 ALABAS Kota Subulussalam yang diketuai Oleh Anwar Rustam Bancin di Lapangan Beringin, Kota Subulussalam, Selasa (9/2). RAKYAT ACEH/KAYA ALIM

KantoMaya News, SUBULUSSALAM – Pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara Barat Selatan (ALABAS) tampaknya sudah di ubun-ubun. Provinsi itu wajib terbentuk pada 2016, jika tidak Pilkada yang digelar di 12 kabupaten/kota calon wilayah provinsi tersebut pun akan diboikot.

Nada ancaman ini langsung dicetuskan Ketua Pusat Komite Persiap an Pembentukan Provinsi (KP3) ALABAS, ki. Pernyataan itu disampaikan Armen Deski dihadapan ratusan massa yang hadir saat pengukuhan pengurus KP3 ALABAS Kota Subulussalam yang dipusatkan di Lapangan Beringin Kota Subulussalam, Senin malam (8/2). “Jika ALABAS tidak terwujud tahun ini kita akan boikot Pilkada 2017 di 12 kabupaten/kota yang tergabung ALABAS, setuju? “ tegas Armen.

Massa yang hadir saat itu langsung berteriak, “Setuju!”

Menurut Armen, pemekaran ALABAS tidak lain untuk menyejahterakan rakyat yang berada di pantai barat selatan yang dinilai kurang diperhatikan Pemerintah Aceh. Bahkan Armen Deski menginginkan provinsi Aceh dimekarkan menjadi empat provinsi yakni, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi ALA, provinsi ABAS dan Provinsi Pase dan memiliki satu wali dari keempat provinsi tersebut. “Ini angan-angan saya sebelumnya agar masyarakat lebih sejahtera “ kata Armen.

Armen juga meminta kepada pengurus KP3 ALABAS Kota Subulussalam untuk berjihad dan mengawal perjuangan yang tertunda sejak 17 tahun yang lalu. Armen berkeyakinan pada 2016 ini Provinsi ALABAS sudah terwujud dan kemungkinan besar Kota Subulussalam menjadi ibukotanya. “Cita-cita rakyat yang tertunda sejak 17 tahun pisah dari Provinsi Aceh dilegalkan undang-undang jadi untuk apa kita takut berjuang, “ ungkap Armen.

Ungkapan lebih keras dicetuskan Anggota Komisi II DPR RI Ir H Tagore Abubakar yang turut hadir pada acara tersebut. Dia menyatakan orang-orang yang berusaha menghalangi pemekaran Provinsi ALABAS tersebut adalah setan. Sebab, kata Tagore, setan merupakan makhluk yang tidak senang melihat manusia sejahtera.

Dalam pidatonya, Tagore mengatakan Komisi II DPR RI sudah mendukung pemekaran provinsi ALABAS dan Departemen dalam negeri juga sudah setuju hanya tinggal menunggu Peraturan Presiden untuk pemekaran ALABAS.

Jika pun nanti pihak pusat membohongi dan tidak memekarkan ALABAS, Tagore mengancam akan siap melakukan langkah-langkah yang diinginkan masyarakat ALABAS. Bahkan Tagore menuding pihak-pihak yang tidak mengerti perjuangan ALABAS dan mengeluarkan komentar yang tidak patut itu merupakan kebohongan dan menyesatkan.

“Saya yang lebih tahu karena saya duduk di komisi II DPR RI, jangan sesatkan masyarakat dengan komentar tidak benar,” tegas Tagore.

“DPR RI sudah siap mewujudkan pemekaran ALABAS dan departemen dalam negeri juga sudah oke. Kita tinggal menunggu PP. Jika mereka berbohong, kita akan melakukan langkah-langkah yang mereka inginkan akibat membohongi masyarakat ALABAS, “ tambah politisi PDI Perjuangan itu.

Tagore pun meminta kepada ulama-ulama yang ada di ALABAS untuk mendoakan agar perjuangan memekarkan Provinsi ALABAS cepat tercapai. “Anak-anakku yang masih duduk di SMA, kalau lahir Provinsi ALABAS ini kalian tidak lagi menangis menuju perguruan tinggi. Sebab, di kawasan ALABAS memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa, sehingga ada pihak-pihak tertentu menghalangi pemekaran ALABAS ini,“ kata Tagore.

Pada kesempatan tersebut Tagore, menyindir pernyataan Anggota DPD RI Fachrul Razi, menyebutkan tidak ada pemekaran wilayah di Aceh yang menjadi pembahasan Parlemen di Senayan selama tahun 2016.

“Saya menyayangkan pernyataan saudara Fachrul Razi. Semestinya dia memahami bahwa pemekaran ALABAS adalah demi kesejateraan rakyat Aceh, agar rakyat tenang dan damai menjalankan ibadahnya,” tukasnya.

Tagore masih menyindir Fachrul Razi, yang menurutnya sebagai anggota Senator semestinya dapat memahami UU Nomor 11 Tahun 2006. “Dalam Pasal 8 Ayat 3 disebutkan kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang akan dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan Gubernur. Kalau dia (Fachrul Razi) merasa tidak setuju dengan pemekaran Aceh, sama saja dia seperti setan, yang menghalangi rakyat untuk hidup sejahtera, dan beribadah,” ucapnya serta meyakini pemekaran ALABAS tak bertentangan dengan UUPA dan MoU Helsinki.

PA Subulusalam : Tagore Jangan Kasar
Respon pedas untuk Tagore muncul dari Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW PA) Kota Subulussalam, Ardhiyanto Ujung. Dia menilai, pernyataan Tagore terlalu kasar terlebih disampaikan di muka umum.

Dia pun meminta Tagore untuk minta maaf atas pernyataannya yang mengatakan setan kepada kelompok yang menghalangi pemekaran ALABAS. Pernyataan yang dilontarkan Tagore tersebut, kata Ardhiyanto seharusnya tidak layak diungkapkan seorang tokoh senior yang sudah melalang melintang di dunia politik.

“Kami mengharapkan kalimat seperti ini tidak perlu, seolah-olah Tagore dan kelompoknya tidak siap untuk berdemokrasi. Apalagi Tagore berpidato di depan tokoh-tokoh masyarakat Kota Subulussalam. Tagore harus pahan di mana dia berpidato, Subulussalam ini daerahnya ulama besar Syekh Hamzah Fansuri maka dia seharusnya mengahargai negeri kami jangan samakan dengan daerah lain “ tegas Ardhiyanto melalui pesan singkatnya yang diterima Rakyat Aceh, Selasa (9/2).

Selaku putra daerah Kota Subulussalam yang lahir dan besar di Subulussalam, Ardhiyanto meminta agar Tagore meminta maaf atas pernyataan yang dinilai kasar dan menyampaikan dengan santun. “Kalau memang mau main kasar dan berkata kasar kenapa mesti di Subulussalam, kenapa Tagore tidak menyampaikan itu di depan pemimpin Aceh sekarang. Seharusnya Tagore mengikuti pepatah, ular mati kayu tak patah dan rumput tak layu,“ kata Ardhiyanto.

Di sisi lain, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Garda Bangsa Kota Subulussalam, Edi Sahputra Bako, mengapresiasi langkah pemekaran ALABAS. Pemekaran, kata Edi merupakan solusi dan langkah yang nyata untuk menuju percepatan pembangunan dan pelayanan yang merata. Sebab ujar Edi, perjuangan untuk pemekaran Provinsi ALABAS sudah terlalu lama dan merupakan aspirasi rakyat yang ingin pisah dari Provinsi Aceh.

“Sudah saatnya Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat untuk peka dan peduli terhadap aspirasi rakyat ini. Kami ingin perubahan dan kemajuan yang lebih baik “ pinta Edi. Sebagai orangtua (Provinsi Aceh), tambah Edi, tentunya harus bersedia melepas anaknya untuk berdikari dan mandiri. Perjuangan pemekaran Provinsi ALABAS akan terus bergema dari generasi ke generasi. “Kami pemuda akan terus dan siap berada di garda terdepan untuk memperjuangkan pemekaran ALABAS,“ tegas Edi.

Rakyataceh.co