KantoMaya News - Dalam beberapa hari terakhir, kabar rencana perombakan kabinet atau reshuffle jilid II berhembus semakin kencang. Menanggapi kabar tersebut, Presiden Joko Widodo tidak memberikan bantahan maupun pembenarannya. Namun, Presiden meminta agar semua menteri anggota Kabinet Kerja tidak terpengaruh dengan kabar tersebut dan tetap fokus bekerja.

Jokowi juga menegaskan sikapnya yang tidak mau didorong-dorong atau diintervensi pihak manapun dalam melakukan perombakan kabinet. "Tidak usah ada yang dorong-dorong, tidak usah. Tidak ada yang dikte-dikte, apalagi, tidak usah ada intervensi," katanya saat menyaksikan pertandingan sepakbola final Piala Bhayangkara di Gelora Bung Karno, Minggu malam (3/4).

Di tempat terpisah, Sekretaris Presiden Pramono Anung menegaskan reshuffle kabinet adalah kewenangan Presiden meski bisa saja berbagai pihak memberikan masukan. Namun, dia tidak mengetahui waktu perombakan kabinet jilid II itu dilakukan. Termasuk, siapa saja menteri yang akan diganti.

Ia menambahkan, Presiden dalam mengevaluasi dan merombak kabinet selalu mendiskusikan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Intinya Presiden ingin mendengarkan dari berbagai masukan tetapi kapan waktunya dan siapa, itu kewenangan sepenuhnya ada di Presiden," kata Pramono di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/4).

Sumber Katadata di pemerintahan menyatakan, Jokowi mengalokasikan waktu lebih sejak Kamis lalu (31/3), untuk mengevaluasi para menterinya dan menyusun komposisi baru Kabinet Kerja. “Dalam rangka itu, Presiden juga membatalkan kunjungan kerja ke Jawa Timur,” kata sumber tersebut.

“Waktu luang” itu juga digunakan Jokowi untuk menjalin komunikasi dengan partai-partai politik pendukung pemerintah. Kamis lalu, di luar jadwal resmi Presiden, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sempat menemui Jokowi di kompleks Istana Negara. Sehari berselang, Presiden menemui sejumlah tokoh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, belum ada pernyataan resmi mengenai tujuan pertemuan tersebut.

Semakin dekatnya pengumuman reshuffle kabinet juga terlihat dari pertemuan Presiden dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, yang dilakukan terpisah dan di luar agenda resmi Presiden pada hari Kamis dan Jumat pekan lalu.

Dalam beberapa hari terakhir, beredar banyak versi daftar panjang komposisi baru kabinet hasil reshuffle. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun Katadata, perombakan kabinet akan menyasar posisi 6-7 menteri. Yaitu Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Menko Maritim Rizal Ramli, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar, Menteri Koperasi dan UKM AA Gede Ngurah Puspayoga dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Yuddy Chrisnandi.

Nama Rizal, Rini, Jonan, dan Sudirman memang kerap disebut-sebut akan didepak dari kabinet karena memicu kehebohan dalam sejumlah kasus: kereta cepat, Freeport, Blok Masela, dan aplikasi online angkutan. Belakangan, Marwan juga disorot karena kasus dugaan penyimpangan dana desa dan Yuddy gara-gara penyalahgunaan jabatan dan fasilitas negara.


Reshuffle tidak hanya berdasarkan hasil evaluasi kinerja, tapi juga untuk mengakomodasi masuknya partai politik pendukung baru pemerintah, seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar. Karena itulah, menurut sumber Katadata, banyak menteri dari kalangan nonparpol yang kena reshuffle agar tidak memicu penolakan dari partai pendukung lama. “Jadi akhirnya mungkin 5-6 menteri saja yang kena (reshuffle),” katanya.

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden, Johan Budi S.P. mengatakan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Dalam mengevaluasi para menterinya, Jokowi tidak hanya berdasarkan satu kasus saja, tapi melihat kinerja sepanjang menteri tersebut menjabat.