KantoMaya News, BANDA ACEH - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo mengatakan, pihak DPRA--melalui Sekretaris Dewan--bersedia untuk membahas lagi dengan pemerintah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2017 setelah ia tegaskan kepada Harian Serambi Indonesia pada hari Jumat (30/12/2016) bahwa APBA 2017 akhirnya dipergubkan.

Hal itu dinyatakan Soedarmo kepada Serambinews.com via telepon dari Jakarta, Minggu (1/1/2017) malam. "Ada perkembangan terbaru nih mengenai APBA. Sepertinya DPRA mau membahasnya lagi dengan Pemerintah Aceh pada 3 Januari dengan kesepakatan waktu pembahasan dan pengesahan yang lebih cepat," kata Soedarmo.

Menurutnya, ia tidak menampik tawaran yang disampaikan pihak DPRA melalui Sekretaris Dewan, A Hamid Zein SH MHum itu. Apalagi, DPRA mengisyaratkan akan mengikuti deadline pembahasan yang ditawarkan eksekutif, yakni pada 7 Januari Qanun APBA-nya sudah disahkan.

Tapi karena tanggal 7 sudah sangat dekat dan dikhawatirkan deadline tersebut tak terkejar, maka Plt Gubernur Aceh setuju kalau tanggal pengesahan APBA digeser paling lama menjadi tanggal 15 Januari 2017. "Begitulah hasil negosiasi dengan Sekwan yang menghubungi saya Minggu pagi," kata Soedarmo.

Menurut Soedarmo, ia ikut saja pada tawaran yang diajukan pihak DPRA supaya APBA bisa disahkan secara bersama oleh eksekutif dan legislatif. "Tapi yang terpenting mari kita persamakan persepsi, yakni untuk membangun Aceh. Ini penting, supaya masyarakat bisa segera menikmati dana-dana pembangunan yang dianggarkan di dalam APBA 2017," ujarnya.

Soedarmo yang juga Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri mengatakan, pihaknya juga mendapat laporan dari stafnya di Aceh tentang banyaknya pihak yang menyesalkan penetapan pergub APBA itu. Malah ada pula pihak yang dalam sikap reaktifnya berpandangan miring terhadap Soedarmo.

"Nah, kita lihat dulu hasil pembahasan pada tanggal 3 Januari nanti, baru kita tindak lanjuti sikap reaktif mereka. Saya sudah menyimpan kok semua dokumen ajuan mereka dengan nilai yang cukup signifikan dengan bentuk program semuanya hibah. Nilainya kecil-kecil dan nyalahin aturan. Nah, itu yang saya tidak mau," ujar Soedarmo.

Ia tegaskan bahwa pihaknya tak akan memperpanjang jadwal pembahasan dan pengesahan APBA 2017. "Ya, saya hanya tolerir hingga 15 Januari. Pengesahan APBA tidak boleh terlambat lagi seperti yang sudah-sudah. Makin cepat kita sahkan, makin cepat rakyat bisa menikmati dana pembangunan yang diplot dalam APBA," katanya. Mantan direktur Badan Intelijen Negara Wilayah Sumatera dan Kalimantan itu juga menegaskan bahwa ia sama sekali tak punya kepentingan pribadi atau kepentingan politik apa pun dalam pembahasan dan pengesahan APBA 2017. "Kalaupun APBA disahkan cepat atau lambat, toh jabatan saya tetap sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Kalau misalnya APBA cepat disahkan bukan berarti saya akan dipromosi jadi menteri, tidak. Percepatan ini semata-mata untuk rakyat. Ini bukan untuk saya. Mereka itu janganlah berpikirnya ke saya. Tapi justru yang dilihat dan diprioritaskan itu seharusnya kepentingan masyarakat Aceh," imbuh Soedarmo.

SERAMBINEWS.COM