''Pemerintah Aceh Tidak Boleh Buang Badan Terkait KKR''
"DPR Aceh sudah pernah mengingatkan kepada semua elemen bahwa keberadaan KKR merupakan amanah UUPA dan MoU Helsinki. Jadi jangan ada niat dari kita semua untuk membuat lembaga ini menjadi bahan gunjingan dari dan untuk kita sendiri," kata Iskandar, Sabtu, 6 Mei 2017 petang.
Sebagai orang Aceh, kata Iskandar, seharusnya semua pihak menguatkan produk hukum yang telah dilahirkan bersama. Ini merupakan bentuk harga diri semua orang Aceh.
"KKR Aceh penting untuk menyingkap kebenaran korban konflik. Tinggal saja dukungan penuh dari Pemerintah Aceh, agar komisioner KKR bisa bekerja penuh dan melakukan pendataan jumlah korban konflik yang ada di seluruh daerah," ujarnya.
Dia mencontohkan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Aceh, seperti kasus Jambu Kupok, Krueng Arakundo, Simpang KKA, pembantaian Teungku Bantaqyah, dan kasus kekerasan Bumi Flora. Kasus-kasus tersebut, menurut Iskandar, sangat penting untuk diungkap karena ini menjadi penantian panjang korban konflik.
"Karenanya kita yang masih menghirup udara segar, harus mendukung keberadaan KKR ini," ujar Iskandar lagi.
Dia menyebutkan, DPR Aceh sudah pernah menganggarkan dana untuk KKR Aceh sebesar Rp3 miliar, yang kemudian ditempatkan di Kesbangpol dan Linmas Aceh. Kemudian, penempatan dana tersebut dialihkan ke Dinas Sosial Provinsi Aceh.
"Sayangnya uang sebanyak Rp3 miliar ini tidak bisa dicairkan dengan alasan belum ada sekretariat, staff dan sebagainya," katanya.
Iskandar Usman meminta Gubernur Aceh untuk bersikap dan mencari jalan keluar yang terbaik untuk menyelamatkan KKR Aceh. "DPR mendorong Pemerintah Aceh untuk membantu dan menyelamatkan KKR Aceh, karena ini merupakan harapan besar bagi korban konflik Aceh," kata Iskandar yang saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Aceh ini.
Portalsatu.com
Post A Comment
No comments :