KantoMaya News, BANDA ACEH - Fraksi Partai Aceh (PA) di DPRA menyorot perjalanan dinas Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf ke luar negeri. Momen lawatan tersebut dinilai belum tepat mengingat ada kepentingan lain yang lebih besar yang perlu segera dituntaskan.

“Momen keberangkatan ke luar negeri masih belum tepat karena mengabaikan kepentingan yang lebih besar, yaitu pembahasan APBA tahun 2018,” kata Ketua Fraksi PA, Iskandar Usman Al-Farlaky saat menyampaikan pendapat akhir Fraksi PA terkait 6 raqan dalam rapat paripurna di Gedung DPRA, Kamis (28/12).

Menurut Iskandar, persoalan APBA lebih penting ketimbang lawatan ke luar negeri, karena molornya pembahasan menyebabkan anggaran tidak bisa disahkan tepat waktu. Ia mengharapkan Gubernur fokus kepada penyelesaian Qanun APBA, jangan hanya sekedar menunggu laporan dari Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).

Iskandar juga mempertanyakan hasil lawatan Gubernur Irwandi dalam mengaet investor luar. Pihaknya tidak ingin kejadian Pemerintah Aceh periode 2012-2017 kembali terulang, di mana ada banyak MoU yang diteken, tetapi tidak ada realisasi di lapangan.

Apalagi besaran biaya yang dikeluarkan dalam satu kali kunjungan sangat besar dan dapat menguras anggaran Aceh. “Seharusnya anggaran itu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendukung sektor investasi dengan mengundang mereka (investor) ke Aceh,” ucap Iskandar.

Karena itu ke depan, untuk penghematan anggaran, pihaknya menyarankan kepada Gubernur Aceh agar mengundang calon investor ke Aceh. “Mereka nanti bisa diperkenalkan langsung dengan alam Aceh dan bisa dibawa ke lokasi di mana objek investasi yang akan dilakukan. Cara ini menurut hemat kami lebih irit dan efisien, serta bisa melambungkan sumber daya alam Aceh secara langsung,” saran Ketua Fraksi PA tersebut.(mas)

Pengamat Ekonomi Aceh, Rustam Effendi MEcon, juga menilai bahwa lawatan Irwandi ke luar negeri belum tepat, sebab menurutnya masih ada persoalan lain yang lebih penting dan memerlukan perhatian gubernur, yaitu pengesahan APBA.

“Di penghujung tahun, pengesahan APBA itu mendesak untuk dituntaskan. Beliau memang dipilih, tapi beliau masih ada persoalan di parlemen. Di sana bukan teman-teman beliau semuanya, beliau butuh membangun komunikasi dengan dewan dan menjalin hubungan yang bagus. Untuk apa? Untuk APBA-nya, di situ belanja publik, ada petani, nelayan, tukang becak, pedagang dan segala macam yang butuh kehidupan. Jadi jangan pergi-pergi dulu, bukan tidak penting tapi momentumnya belum tepat,” ujar Rustam Effendi.

Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber tamu dalam talkshow Radio Serambi FM, Kamis (28/12), yang membahas Salam (Editorial) Harian Serambi Indonesia berjudul ‘Ini Tentang Gubernur yang Sudah Muak ke LN’. Hadir sebagai narasumber internal dalam talkshow bertajuk Cakrawala itu adalah Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bukhari M Ali yang dipandu host, Nico Firza.

Menurut Rustam, Gubernur harus melihat situasi dan apa yang dibutuhkan Aceh saat ini, karena itulah yang terpenting.

“Apabila Aceh dianggap tidak membutuhkan apa-apa dan aman-aman saja, serta tidak ada kemiskinan, silakan pergi (ke luar negeri). Tapi coba tanya ke hati, kita sedang apa di Aceh, sedang mengalami apa? Nah, kalau kembali ke situ, saya yakin beliau tidak akan pergi dulu,” tambahnya.

Ia juga menyorot Pemerintah Pusat yang tidak tegas. Seharusnya sambung Rustam, Pusat memberi penegasan kepada para pejabat di daerah agar jangan pergi dulu sebelum APBA disahkan. “Semua elite harus di tempatkan dulu di Aceh, jangan kemana-mana. Masih banyak persoalan yang harus diselesaikan,” pungkas Rustam Effendi.