Anies Baswedan Terancam Dibebastugaskan Dari Jabatan Gubernur
Plt Kepala Kantor Perwakilan DKI Jakarta Raya Dominikus Dalu mengatakan jika dalam waktu sekurang-kurangnya 60 hari Pemprov DKI tidak merelokasi PKL Tanah Abang dan kembali membuka akses Jalan Jatibaru, maka permintaan eksekusi itu akan meningkat menjadi rekomendasi. Jika sudah menjadi rekomendasi, maka harus dijalankan selama satu hingga dua minggu. Namun jika tetap diabaikan maka akan ada sanksi administratif yang diberikan.
“Sanksinya ya, Gubernur (Anies) bisa dinonjobkan, dibebastugaskan dari jabatannya saat ini,” kata Dominikus di kantornya, Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Senin (26/3).
Pihak Ombudsman mengaku telah melakukan penelitian langsung di lapangan setelah menerima laporan dari pedagang Blok G. Laporan ini diserahkan langsung kepada Polda Metro Jaya, Kemendagri dan Pemprov DKI yang diwakilkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Andri Yansyah.
Jika memang Anies dinilai tidak menjalankan rekomendasi, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengakui pemberhentian sementara bisa dilakukan. Ini diatur dalam Pasal 351 Undang-undang Pemerintahan Daerah.
“Kami berikan diklat tiga bulan karena dianggap tidak memahami pemerintahan. Setelah tiga bulan selesai dikembalikan untuk memimpin daerah lagi,” katanya.
Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku menghormati dan akan mempelajari rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait maladministrasi kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang, Jakarta Pusat.
“Tentu kita hormati, kita akan pelajari dulu. Laporannya kan panjang ya, kita akan baca, kita pelajari, baru kita respon,” kata Anies di Balai Kota, Senin (26/3) malam.
Jika memang Anies dinilai tidak menjalankan rekomendasi, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengakui pemberhentian sementara bisa dilakukan. Ini diatur dalam Pasal 351 Undang-undang Pemerintahan Daerah.
“Kami berikan diklat tiga bulan karena dianggap tidak memahami pemerintahan. Setelah tiga bulan selesai dikembalikan untuk memimpin daerah lagi,” katanya.
Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku menghormati dan akan mempelajari rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait maladministrasi kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang, Jakarta Pusat.
“Tentu kita hormati, kita akan pelajari dulu. Laporannya kan panjang ya, kita akan baca, kita pelajari, baru kita respon,” kata Anies di Balai Kota, Senin (26/3) malam.
politiktoday.com
Post A Comment
No comments :