KantoMaya News, Banda Aceh - Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh bersama puluhan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) tingkat provinsi bertandang ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh membicarakan persoalan pelaksanaan Kongres KNPI di Aceh, Rabu (12/9).

Dari hasil pertemuan itu akhirnya Kadispora Aceh Darmansyah sepakat untuk melaksanakan Kongres di Aceh, dan akan segera mencairkan anggaran Kongres yang sudah masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dispora Aceh sebesar Rp 9,8 miliar tersebut.

Ketua KNPI Aceh Wahyu Saputra mengatakan kadispora telah menyatakan bahwa di Aceh saat ini sudah tidak ada lagi dualisme, kerena itu, pemerintah akan mendukung pelaksanaan Kongres KNPI di Aceh.

Kadispora dalam pertemuan itu mengaku alasan kenapa belum mencairkan anggaran Kongres tersebut, dimana sebelumnya Kadispora masih meminta petunjuk dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh terkait dualisme KNPI.

"Kadispora mengatakan tidak ada dualisme, masalah itu sudah selesai karena kami kemarin sudah hadirkan ketua-ketua OKP. Dan kemarin dia alasannya meminta petunjuk Plt Gubernur karena dualisme," kata Wahyu Saputra kepada AJNN, Kamis (13/9).

Wahyu menyampaikan, dispora sudah bertekad untuk menyukseskan Kongres KNPI ini karena mengingat marwah pemuda dan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan even nasional, sehingga Aceh mendapatkan citra baik, aman dan layak dikunjungi jika sukses menyeleggarakan even nasional.

Namun, terkait proses pencairan anggaran, lanjut Wahyu, dispora masih menunggu beberapa persyaratan yang perlu disiapkan, seperti harus adanya SK Kepanitiaan dari KNPI Pusat.

"Masih menunggu beberapa persyaratan yang perlu dirampungkan, salah satunya SK kepanitian dari DPP KNPI," jelasnnya.

Selain itu, Wahyu juga mengatakan nantinya penetapan Aceh sebagai tuan rumah Kongres akan diputuskan dalam forum Rapat Pimpinan Paripurna Nasional (Rapimpurnas) pada 28-30 September di Batam.

Namun dalam Rapimpurnas kali ini tidak ada lagi pemilihan tuan rumah seperti biasanya, mengingat saat kongres di Papua pada 2015 lalu, Aceh menjadi satu-satunya provinsi yang mencalon diri sebagai tuan rumah kongres.

"Biasanya di kongres itu tiga daerah yang mencalonkan diri sebagai tuan rumah, dan nanti di Rapimpurnas baru dipilih satu. Tapi terkhusus untuk Aceh hanya cukup satu saja, jadi tidak ada yang dipilih lagi, hanya penegasan saja bahwa Aceh tuan rumah nantinya," jelasnya.