KantoMaya News, Banda Aceh - Sejak konflik terjadi hingga tercapainya perdamaian sampai sekarang, Aceh belum memiliki bioskop. Masyarakat Tanah Rencong yang ingin menonton film terbaru harus terbang ke luar Aceh atau menunggu keluar di situs penyedia film.

"Jika para ulama membolehkan maka dipersilahkan, jika ulama melarang maka harus ditolak. Fatwa ulama lebih kuat untuk dijadikan pondasi dalam menjalankan rencana ini," kata anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman dalam keterangannya kepada detikcom, Rabu (21/3/2018).

Menurut Haji Uma sapaan akrabnya, pada tahun 2015 dirinya pernah melakukan pengkajian dan dialog dengan masyarakat terhadap rencana hadirnya kembali bioskop di Aceh. Namun hasilnya waktu banyak yang menolak.

Dia menyebutkan kalau bioskop itu sifatnya komersil. Jika terealisasi, ia mengusulkan harus memiliki ruangan dengan penerangan lampu yang cukup. Soalnya, jika ada pemisahan antara perempuan dan laki-laki namun dengan ruangan gelap dinilai tidak menjamin tidak adanya pelanggaran syariat kecuali memang adanya pemisahan ruangan nonton antara laki dan perempuan.

Selain itu, dia juga mengusulkan film yang akan ditayangkan harus lebih dahulu disensor oleh badan yang dibentuk Pemerintah Aceh.

"Film yang diputar harus Islami. Memang jika dilihat dari segi manfaatnya cukup bagus, terutama bagi industri perfilman Aceh juga akan lebih hidup. Namun tidak boleh juga mengabaikan penerapan Syariat Islam," tambah Sudirman.

Sebelumnya, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman mengatakan Pemkot Banda Aceh telah membahas soal bioskop dengan para ulama dan pihak terkait lainnya. Dalam pembahasan tersebut, muncul kesimpulan bahwa terkait perizinan bioskop akan dilakukan studi banding terlebih dulu ke negara-negara Islam.

"Kesimpulannya, kami sepakat untuk melakukan studi banding bersama ulama kita ke Arab Saudi atau negara Islam lainnya untuk mempelajari bagaimana pengaturan soal konser musik dan bioskop di sana," kata Aminullah dalam rilis kepada wartawan, Minggu (18/3).