BANDA ACEH - Sebanyak delapan, dari 13 partai politik peraih kursi di DPRA, mendeklarasikan “Koalisi Aceh Bermartabat” di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Minggu (16/11) malam. Penandatanganan draf kesepakatan dan deklarasi dilakukan oleh ketua dan sekretaris parpol dalam dua tahap, yaitu tahap pertama untuk Koalisi Utama dan tahap kedua untuk Koalisi Pendukung.

Data diperoleh Serambi, empat partai Koalisi Utama adalah Partai Aceh (29 kursi), Partai Demokrat (8 kursi), Partai Amanat Nasional (7 kursi), dan Partai Gerindra (3 kursi).

Sedangkan empat partai lagi, menandatangani draf nota kesepakatan sebagai Koalisi Pendukung, yaitu Partai Golkar (9 kursi), PKS (4 kursi), PPP (6 kursi), dan Partai Nasdem (8 kursi). Dengan demikian, Koalisi Aceh Bermartabat menguasai 74 kursi, dari 81 kursi yang ada di DPRA.

Catatan Serambi, hanya lima parpol yang berada di luar Koalisi Aceh Bermartabat ini, yaitu Partai Nasional Aceh (3 kursi), serta empat partai lain yang masing-masing meraih 1 kursi, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Damai Aceh (PDA), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Acara pembentukan Koalisi Aceh Bermartabat ini, dilakukan dua tahap. Pertama empat partai Koalisi Utama yaitu Partai Aceh, Partai Demokrat, PAN, dan Partai Gerindra, melakukan deklarasi lebih dulu dengan melakukan pembacaan 14 butir kesepakatan yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal DPA Partai Aceh, Mukhlis Basyah S.Sos. Kemudian dilakukan dengan penandatangan naskah koalisi, oleh Ketua dan Sekretaris masing-masing partai.

Dari Partai Aceh, langsung diteken oleh Ketua DPA Partai Aceh, H Muzakir Manaf dan Sekretaris Jenderal Mukhlis Basyah SSos. dari Partai Demokrat diteken Plt Ketua DPW Partai Demokrat Aceh, Ir Nova Iriansyah, dan Sekretarisnya Miryadi Amir, dari PAN diteken Ketua DPD PAN Aceh, Anwar Ahmad SE, dan Partai Gerindra diteken Ketua DPD Gerindra Aceh, TA Khalid.

Setelah Koalisi Utama melakukan deklarasi dan penandatanganan naskah koalisi, dilanjutkan dengan acara deklarasi empat partai Pendukung Koalisi Aceh Bermartabat, yaitu Partai Golkar, PKS, PPP, dan Partai Nasdem.

Partai Golkar diwakili, Sekretaris DPD Partai Golkar Aceh, Zuriat Supardjo, karena Ketuanya, Drs Sulaiman Abda, sedang mengikuti rapim Partai Golkar di Jakarta dan Yogyakarta. Dari PKS diteken Ketua DPW PKS Aceh, Ghufran Zainal Abidin dan Sekretarisnya Khairul Amal, dari PPP diteken oleh Sekretaris DPW PPP Aceh, Amri M Ali, dari Partai Nasdem diteken Ketua DPW Partai Nasdem Aceh, Zaini Jalil dan Sekretarisnya Ramadhana Lubis.

Setelah keempat partai pendukung koalisi Aceh Bermartabat menandatangani isi naskah koalisi, masing-masing ketua partainya diberikan 5 menit, untuk menyampaikan pidato orasinya tentang koalisi tersebut.

Selanjutnya, keempat ketua partai utama Koalisi Aceh Bermartabat menyampaikan pidato orasi politik tujuan melakukan koalisinya secara bergantian, dimulai dari Ketua partai Demokrat, kemudian dilanjutkan dengan Ketua PAN, Gerindra, dan Partai Aceh.

Ketua DPA Partai Aceh, H Muzakir Manaf mengatakan, pembentukan Koalisi Aceh Bermartabat ini, adalah untuk menyatukan berbagai pendapat dan pikiran yang berkembang di masing-masing parpol, untuk pelaksanaan MoU Helsinki dan UUPA dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurutnya, seluruh anggota DPRA merupakan penduduk Aceh, sehingga semuanya punya kepentingan dan tujuan yang sama, yakni mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Aceh. “Untuk mencapai semua itu, diperlukan pandangan yang sama. Dengan istilah lain, tidurnya boleh beda tempat dan arah, tapi mimpinya harus sama, yaitu bagaimana caranya mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat Aceh yang adil dan bermartabat,” ujar Muzakir Manaf.

Sementara itu, anggota DPR RI asal Aceh dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Irmawan berpendapat, parpol di Aceh tidak perlu membentuk Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), karena akan menimbulkan perpecahan dan merusak tatanan politik.

“Aceh tak butuh KMP dan KIH. Kedua koalisi itu dibentuk di Jakarta untuk kepentingan pilpres. KMP dan KIH harus segera bubar karena presiden dan wakil presiden sudah terpilih,” kata Irmawan kepada Serambi di Jakarat.

Irmawan yakin, pembentukan KMP dan KIH akan memperburuk bangunan politik di Serambi Mekkah. Ia mengatakan Aceh tak perlu ikut-ikutan seperti politisi di Senayan yang terbelah oleh adanya dua koalisi. “Kelompok tersebut harus segera bubar. Daerah tak perlu latah mengikuti jejak Senayan. Parlemen kita hanya mengenal fraksi, komisi, dan beberapa alat kelengkapan DPR. Sama sekali tak dikenal istilah KMP atau KIH,” kata Irmawan.

Irmawan mngatakan, seluruh anggota parlemen asal Aceh sudah sepakat untuk membangun Aceh bersama-sama, tanpa terkotak-kotak oleh kepentingan kelompok apalagi koalisi. “Kekompakan dan kebersamaan wakil rakyat dari Aceh sudah pasti sulit terjaga apabila ada koalisi. Kita sudah sepakat, bicara Aceh adalah satu, apapun latar partainya,” demikian Irmawan.

Sumber : Serambi Indonesia