Apa Sih Bedanya Kartu Indonesia Sehat sama Jaminan Kesehatan Nasional BPJS?
JK Paparkan Beda Kartu Indonesia Sehat dan BPJS Kesehatan
Liputan6.com, - Pemerintah hari ini membagi-bagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Satu kartu lainnya yang juga dibagikan yakni Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dengan ketiga kartu itu diharapkan kebutuhan masyarakat akan kesehatan dan pendidikan dapat terpenuhi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta masyarakat tak perlu khawatir menggunakan ketiga kartu 'sakti' Jokowi itu. Sebab dananya sudah dialokasikan. Menurut JK, dana untuk kartu itu berasal dari pemotongan subsidi BBM.
"Kenaikan BBM kan mengalihkan subisdi dari konsumtif ke produktif. Salah satu pengalihannya ke kesejahteraan sosial masyarakat. Mengalihkan subsidi itu kan efeknya kenaikan harga, tapi kan kita mengalihkan subsidi," terang JK di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (3/11/2014).
JK menggarisbawahi kartu sakti yang dibagikan hari ini bukanlah bentuk kompensasi dari pemerintah. Ia menjelaskan, apa yang dilakukan pemerintah adalah meminimalisir distribusi subsidi yang salah sasaran, sehingga bisa langsung terasa oleh rakyat tak mampu.
JK juga menegaskan, KIS dan BPJS Kesehatan serupa tapi tidak akan tumpang tindih. Fungsi dari 2 kartu itu sama-sama memberikan bantuan bagi rakyat miskin yang mau berobat.
"Ya, tentu fungsinya sama, cuma kalau kartu sehat servisnya lebih ada kelebihannya, tapi prinsipnya adalah sama," kata JK. JK memaparkan, beda kedua program itu hanya pada dasar pembentukannya. Jika KIS merupakan inisiatif pemerintah Jokowi-JK, sementara BPJS adalah amanah undang-undang. "BPJS itu undang-undang. Karena ada anggarannya untuk membantu lebih banyak ke masyarakat," papar JK. (Yus)
Kartu Indonesia Sehat Bisa Menambah Masalah
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Permusyaratan Rakyat (DPR RI) Okky Asokawati mengkritisi keputusan pemerintah untuk meluncurkan program kesehatan baru Kartu Indonesia Sehat (KIS) ke tengah masyarakat. Hadirnya KIS dinilai bisa menimbulkan masalah baru alih-alih menciptakan layanan kesehatan maksimal.
"Penerapan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bisa tumpang tindih dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)," kata Okky melalui pernyataan ke CNN Indonesia, Senin (3/11).
Okky mengatakan hadirnya program KIS bisa menimbulkan dualisme pelayanan kesehatan di Indonesia. Dualisme pelayanan tersebut muncul akibat adanya poin perbedaan antara pelayanan KIS dan BPJS.
Mantan peragawati kondang tersebut mempertanyakan persoalan yang masih muncul akibat belum lancarnya program BPJS. Persoalan tersebut diantaranya sistem kuota yang berlaku di BPJS Kesehatan. Tak hanya itu, mekanisme pembayaran kepada para dokter serta sistem operasional BPJS juga belum berjalan maksimal.
Lebih jauh lagi, Okky juga meminta pemerintah untuk lebih bersikap hati-hati dalam menggunakan anggaran program KIS.
"Katanya anggaran KIS sama dengan anggaran BPJS untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI). Padahal PBI BPJS hanya bisa menampung 86,4 juta jiwa saja," kata dia.
Dia lantas mengharapkan pemerintah untuk bisa menjabarkan anggaran penerima bantuan untuk program KIS dengan lebih detil. Mengenai pelaksanaan program KIS, Okky menyampaikan sebaiknya pemerintah tidak terlalu terburu-buru untuk mewujudkan program KIS ini.
Menurutnya, pemerintah sebaiknya mengubah nomenklatur atau nama saja dari BPJS menjadi KIS dan bukan membentuk program kesehatan baru.
"Ini jauh lebih rasional dan minim potensi masalah daripada menambah yang baru (KIS) tetapi memunculkan masalah lebih banyak," ujar dia.
Sebelumnya, aktivis kesehatan yang tergabung dalam BPJS Watch mengatakan persyaratan peserta program layanan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memberatkan masyarakat. Mereka meminta pemerintah untuk segera mengubah peraturan BPJS Kesehatan yang sudah ada.
"Kami meminta Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mencabut peraturan persyaratan pendaftaran peserta," kata Timboel Siregar selaku Kordinator Advokasi BPJS Watch melalui pernyataan yang diterima CNN Indonesia, akhir Oktober lalu.
Menurut Timboel, aturan pemerintah mengenai BPJS Kesehatan No. 4/2014 tentang tatacara pendaftaran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diberlakukan November ini.
"Aturan ini sangat memberatkan rakyat," katanya. "Rakyat menjadi sulit dapatkan hak konstitusional menjadi sehat."
Sementara itu, Presiden Joko Widodo bersama dengan beberapa menteri Kabinet Kerja diantaranya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana S. Yembise rencananya hari Senin ini akan melakukan peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di empat titik di wilayah Jakarta. Kartu tersebut diluncurkan dalam rangka mewujudkan Program Keluarga Produktif Kabinet Kerja Jokowi.
Ini Beda Tipis KIS dengan BPJS
Metrotvnews.com, Jakarta: Meski berbeda nama, tetapi fungsi Kartu Indonesia Sehat (KIS) tidak banyak berbeda dibanding kartu BPJS. Maka kini meski ada KIS, namun program BPJS tidak tergusur.
"Tidak ada perbedaan dengan BPJS," kata Menkes Nila Djuwita Moeloek usai peluncuran KIP, KIS, dan KKS di Kantor Pos Besar, Jl Lapangan Banteng Utara, Pasar Baru, Jakarta, Senin (3/11/2014).
Ini karena KIS merupakan penyempurnaan dari BPJS yang menjadi program pemerintahan RI sebelumnya. Maka ada penambahan fitur untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.
"Kita juga menekankan agar jangan hanya fokus pada aspek kuratif (pengobatan -red) saja," jelas Nila.
Fitur tambahan itu adalah aspek pencegahan dan edukasi kesehatan bagi masyarkat. Sebagai contoh, ada seorang ibu terkena diabetes maka anaknya harus diperiksa apakah punya kemungkinan terkena penyakit serupa.
Lebih lanjut si pemegang kartu bisa mendapatkan edukasi sebagai pencegahan terserang penyakit."Jadi ada sarana edukatif kepada masyarakat supaya terhindar Dari suatu penyakit. Bukan hanya mengobati, itu sistem yang hendak kita bangun," tambahnya.
Sumber : Liputan6.com
Labels
pojok
Post A Comment
No comments :