KantoMaya News | 810 tahun sudah usia Kota Banda Aceh. Kota ini merupakan salah satu kota tertua di negeri ini.

Ada lagi yang membedakan kota ini dengan kota lain di Nusantara. Kota ini juga menjuluki diri syariat Islam. Ini bagian terintegrasi dari pemberlakuan syariat Islam di Aceh.

Banda Aceh juga salah satu kota yang baik infrastruktur-nya. ‎Pasca Tsunami, kota ini dibangun kembali lebih modern dan teratur.

Kini setelah 10 tahun tsunami kota ini dipimpin Wali kota oleh seorang wanita. Iliza salah satu wali kota wanita di negeri ini. Salah satu kelebihan kota ini terkenal dengan tertipnya administrasi.

Ini dibuktikan dengan WTP untuk laporan keuangan selama 7 tahun berturut turut.

Nah, dari seabrek prestasi itu kini sepertinya kota ini sedang galau. Masalah utama tiap hari dikeluhkan warga adalah air bersih. Bahkan sebagian wilayah telah ber-Minggu-minggu tidak menikmati air. Kenapa bisa begini? Pasti ada yang salah. Pasalnya kejadian ini jarang terjadi. Yang pasti kesalahan pasti di manajerial.

Sistem pengelolaan air bersih oleh PDAM bermasalah. Manajemen PDAM bermasalah. Pemilik PDAM mismanajemen. Inilah salah satu keburukan dinegeri ini. Pimpinan politik masuk terlalu jauh.

Ego kekuasaan dikedepankan sehingga manajemen tidak profesional. Ini penyakit dimana pun badan usaha milik pemerintah. Di Banda Aceh sama saja. Bagaimana mungkin tiba tiba suatu daerah yang selama ini lancar tiba-tiba bisa tidak dialiri ber-Minggu-minggu. Apapun alasan jelas ini kegagalan pengelolaan. Tak butuh retorika untuk membenarkan kegagalan ini.

Slogan menuju model kota madani juga layak dipertanyakan. Model kota madani atau kota madani. Pasalnya keduanya, secara arti bahasa berbeda. Kota madani yang mengacu Kota Madinah, dimasa Rasul dan khullafaurrasyidin.

Cita cita ini amatlah bagus. Tapi saat ini Banda Aceh amat jauh dari harapan. Bila ukuran nyan berlakunya syariat Islam secara harfiah itu mungkin bisa dilihat dengan mudah. Tingkat pelanggaran syariat bisa ditekan. Akan menjadi indikator.

Tapi madani dalam arti yang sesungguhnya adalah negeri yang baldatun tayyibatul warabbul ghafur. Negeri dimana menjamin kedamaian dan kenyamanan bagi penghuni. Negeri yang memberi kemakmuran lahir batin.

Namun Lihatlah Banda Aceh. Baru saja kita lihat intrik politik pemilihan wakil wali kota. Fasilitas umum dan fasilitas sosial yang cenderung menurun. Tidak ada jaminan bagi dunia usaha disini. Pemerintah kota tidak taat hukum. Artinya aturan hukum tidak berjalan bagaimana mestinya. Hukum ditetapkan, tapi tidak diemplementasikan. Dunia usaha saling bunuh-bunuhan.

Contoh yang paling konkrit warung kopi. Warung tumbuh sangat masif. Jumlah penikmat kopi bertambah pelan. Sehingga banyak investasi di bidang ini hidup mati. Disinilah peran pemerintah sebagai regulator. Misalnya menetapkan jumlah usaha sejenis di suatu wilayah tertentu. Sehingga menjamin investasi setiap orang terlindungi. Disini siapapun bisa berusaha atau membangun usaha. Izin belakangan.

Ini contoh tidak berfungsinya pemerintah. Misalnya IMB. Ada banyak hal yang harus diperbaiki kota ini. Kepemimpinan harus mengacu cita-cita kota madani. Karena dulu madinah dibawah kepemimpinan rasul dan sahabat. Mereka orang yang paling takut atas azab Allah atas tidak terlayaninya rakyat. Mereka pelayan bukan tuan bagi rakyat. Mereka berada di lorong lorong gelap untuk mengetahui keadaan rakyat. Bukan di istana atau mobil kelas premium. Majelis mereka adalah majelis yang pembahasannya adalah bagaimana rakyat terlayani sesempurna mungkin. Bukan majelis “weuek tumpok” alias bagi bagi proyek. Rakyat mereka adalah orang orang taat tanpa harus diawasi oleh WH. Jadi silahkan bercita-cita tapi jangan lupa ukur antara acuan dan kenyataan.