KantoMaya News, TAKENGON – Tagore Abubakar, anggota DPR RI asal Aceh, menyatakan siap membenahi Aceh jika diberi waktu selama 15 tahun untuk memimpin. Tagore juga mengaku optimis dalam 15 tahun Aceh akan bebas dari kemiskinan dan rakyat akan merasakan indahnya kesejahteraan.

Langkah awal yang akan dilakukan untuk membangun Aceh, menurut Tagore, ia akan menggenjot sektor perekonomian sehingga rakyat bebas dari kemiskinan. Beriringan dengan itu, pembangunan infrastruktur tentu menjadi prioritas, sehingga harga komuditi pertanian meningkat.

Bumi Aceh katanya, memiliki kekayaan melimpah untuk membangun daerah ini ke arah yang lebih.

“Aceh memiliki gas bumi, tambang, pertanian yang bagus, perikanan, batu bara dan tenaga air. Dengan manajemen pengelolaan yang bagus, maka Aceh akan memperoleh otonomi mandiri tanpa harus mengharapkan bantuan anggaran dari pusat,” katanya.

“Itu kalau saya jadi gubernur tapi ya. Cuma saat ini saya belum berniat maju di Pilkada 2017 ini. Karena pemimpin di Aceh masih belum bisa hidup rukun. Jadi kalaupun menang saling menyalahkan dan menyudutkan. Faktanya gak usah jauh lah, lihat saja antara wakil gubernur dan gubernur aceh Sekarang,” kata Tagore kepada portalsatu.com melalui selulernya, Kamis 13 Agustus 2015.

“Kalau saya jadi gubernur, 15 tahun Aceh makmur,” katanya.

Menurutnya, selama pemimpin tidak bisa hidup rukun, maka kesejahteraan juga tidak akan terwujud.

Ia juga menyinggung soal kemakmuran mantan kombatan GAM yang kini masih hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, katanya, yang tidak dapat dielakkan, konflik internal antara bawahan dan atasan pun kini ‘meledak’ di Aceh.

“Kejadian ini jangan salahkan mereka. Lihat dulu taraf hidupnya bagimana. Maka dari itu perlu mensejahterakan masyarakat–tidak hanya mantan kombatan—harus mejadi prioritas pemimpin,” kata Ketua PETA Aceh itu.

Manurut Tagore, Pemerintah Aceh saat ini harus serius untuk membenah angka kemiskinan. Menggalakkan wirausaha merupakan salah satu alternatif awal.

“Coba survei keahlian masayrakat. Misal keahliannya berkebun. Nah, kasih dia kebun dan berikan ia modal. Tanah di Aceh banyak yang kosong. Tanah yang status HPL itu tidak mesti harus diminta ke pusat. Itu menjadi sudah menjadi kewenangan Pemerintah Aceh di tingkat satu dan dua,” katanya.

Sedangkan untuk memakmurkan para mantan kombatan, katanya, harus melihat skil tergantung kemampuan sang kombatan. “Kalau ia mampu bertani siapkan lahan untuk mereka. Ia mampu ngelas siapkan lahan pekerjaan untuk mereka dan sebagainya,” katanya.

Sumber : Portalsatu.com