Rusunawa Politeknik Aceh yang berlokasi di Gampong Ilie

KantoMaya News, BANDA ACEH - Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menyampaikan penjelasan atas usul, saran dan pendapat serta pemandangan umum DPRK Banda Aceh terhadap Rancangan Qanun (Raqan) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Banda Aceh 2015.

Penjelasan Illiza disampaikan dalam rapat paripurna DPRK Banda Aceh yang digelar di ruang sidang utama gedung dewan setempat, pada Selasa 2 Agustus 2016. Sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRK Banda Aceh Heri Julius tersebut ikut dihadiri oleh para asisten dan kepala SKPK di lingkungan Pemko Banda Aceh.

Mengawali pidatonya, Illiza mengucapkan terima kasih terhadap kritik serta usul dan saran yang konstruktif dari anggota dewan atas kinerja Pemko Banda Aceh. “Masukan dan kritikan tersebut akan menjadi perhatian kami untuk ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.”

Salah satu poin yang disoroti dewan pada sidang paripurna sebelumnya yakni belum berfungsinya Rusunawa di Gampong Ilie/Lamteh yang terbengkalai selama hampir empat tahun. Terkait hal tersebut, Illiza menjelaskan terbengkalainya Rusunawa Ilie/Lamteh karena beberapa fasilitas pendukung belum tersedia, seperti jaringan listrik dan air minum serta masih ada beberapa item pekerjaan belum sempurna dilakukan.

“Sehingga bangunan tersebut belum diserahterimakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat kepada Pemko Banda Aceh. Kami telah mengusulkan kepada pihak Kementerian PU agar kekurangan fasilitas yang belum tersedia pada Rusunawa tersebut agar segera difasilitasi sehingga pelaksanaan serah terima bangunan dapat segera dilaksanakan.”
Usulan tersebut, sambung Illiza, telah ditindaklanjuti oleh pihak Kementerian melalui Satuan Kerja Non Vertical (SNVT) Aceh dengan sumber dana APBN 2016 dan saat ini dalam tahap renovasi dan penyelesaian secara menyeluruh.

“Apabila bangunan tersebut telah selesai dilaksanakan secara keseluruhan, Pemko Banda Aceh akan mendorong pihak Kementerian untuk segera dilakukan serah terima dan Insya Allah pada awal 2017 banguna Rusunawa tersebut untuk dapat fungsikan oleh pihak Politeknik Aceh,” katanya.

Menanggapi usul dan saran anggota dewan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi PNS, Honorer dan Tenaga Kontrak, Illiza menyebutkan telah menginstruksikan TAPD untuk mengkaji hal tersebut agar dapat direncanakan pada APBK-P 2016. “Kami merasa sangat antusias terhadap usulan dimaksud, dan hal ini ibarat gayung bersambut atas rencana yang akan kami lakukan turut didukung oleh anggota dewan.”

Illiza menjelaskan, peningkatan kesejahteraan bagi PNS, Honorer dan tenaga kontrak dilakukan berdasarkan kepada kemampuan keuangan daerah dan tidak mengacu kepada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 50 Tahun 2015 tentang Upah Minum Provinsi Aceh 2016.

Menurutnya, ketentuan Pergub tersebut hanya berlaku bagi seluruh pekerja/buruh dan karyawan baik di perusahaan swasta, BUMN/BUMD dan usaha sosial lainnya sebagaimana yang disebutkan pada pasal 11 Pergub dimaksud.

Menyangkut dengan adanya laporan pengutipan-pengutipan yang tidak wajar di sekolah-sekolah baik SD, SMP dan SMA di Banda Aceh, Illiza menegaskan pihaknya sangat tidak mentolerir pengutipan illegal.

Untuk itu kami telah memerintahkan Kadisdikpora untuk terus memantau agar pihak sekolah tidak melakukan pungutan dan pengutipan liar dalam bentuk apapun pada orang tua siswa. “Apabila ada satuan pendidikan yang melakukan pengutipan illegal agar diberikan sanksi dan teguran sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Illiza.

klikkabar.com