KantoMaya News -- Beredar rumor Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso bakal diganti Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan.

Surat pergantian yang dibuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan telah masuk ke dewan untuk kemudian disampaikan di rapat paripurna Selasa ini (23/8/2016).

Sejak pekan silam kabar tersebut memang meluas. Bahkan kabar itu secara detail memerinci surat dari Presiden yang dikirim ke dewan pada Jumat lalu (19/8/2016) sekira pukul 14.00 WIB, yang selanjutnya akan diajukan ke Komisi I DPR untuk uji kepatutan dan kelayakan.

Tapi Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Tubagus Hasanuddin mengatakan komisinya belum menerima surat tersebut. "Secara resmi belum ada informasi dari ketua DPR," kata Hasanudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2016).

Tentang rumor itu Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengaku telah menghubungi pihak sekretariat DPR untuk konfirmasi. Pihak sekretariat menyebut surat pencalonan Budi belum ada. "Wartawan malah lebih cepat," ujarnya seperti dikutip dari Merdeka.com.

Abdul menambahkan dewan memang akan menggelar rapat paripurna hari ini (23/8/2016). Tapi tidak ada agenda pengumuman surat penunjukan Budi sebagai Kepala BIN.

Dus, meski surat sudah ada, Abdul mengungkap, prosesnya masih panjang untuk sampai tahap uji kelayakan. Runutannya, dewan melalui badan musyawarah akan memberikan amanat terlebih dulu ke Komisi I. Lalu Komisi I menggelar rapat untuk menentukan jadwal uji kelayakan.

Sebelumnya, pergantian Sutiyoso ini dikodekan secara keras oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Istana mengisyaratkan mengusung Budi tidak lama lagi.

"Kalau (soal) BIN tunggu sajalah perkembangannya, dalam waktu tidak terlalu lama. Saya tidak bisa mengonfirmasi sebelum ada langkah-langkah lebih konkret," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (12/8/2016).

Hasanuddin pun sudah menyatakan kesiapannya jika sewaktu-waktu harus menggelar uji kepatutan dan kelayakan. "Silakan saja jika Presiden mau mengganti. Dewan itu masuk pada 15 Agustus, minggu ketiga atau akhir Agustus," katanya.

Budi sendiri tak terlalu menggubris menanggapi kabar dirinya bakal menggantikan Sutiyoso. Ketika berkunjung ke Manado ia malah lebih suka menceritakan dua menu favoritnya. "Mi cakalang dan nasi kuning saroja," ujarnya usai peresmian peningkatan status Polda Sulawesi Utara dari Tipe B ke Tipe A, Senin (22/8/2016).

Tapi Budi mengaku bersedia saat ditanya media soal kesiapannya jika ditunjuk Presiden menjadi Kepala BIN. "Sebagai prajurit, di mana pun kami siap," katanya.

Dukungan terhadap Budi kini mulai mengalir. Di antaranya datang dari Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), yang menilai Budi humanis dan mampu membuat wajah BIN jadi lebih segar.

"Dia perwira tinggi terbaik di kepolisian dan dekat dengan tokoh-tokoh masyarakat kata Wakil Ketua Umum KAMMI Arif Susanto di Jakarta, Selasa (23/8/2016).

Sementara Koordinator Nasional Indonesia Inisiatif Forum Rahmat J Kardi juga menganggap Budi pantas membantu Presiden. "Dia (Budi) mampu memberi masukan informasi yang akurat dan valid agar Presiden tidak salah menentukan kebijakan," katanya.

Nama Budi memang sudah lama menarik perhatian. Enam tahun lalu ia salah satu polisi yang diduga memiliki rekening yang tak sesuai profilnya. Kasus ini sering disebut rekening gendut.

Pada 10 Januari 2015, Presiden pernah mengajukan Budi sebagai kandidat tunggal Kapolri menggantikan Sutarman.

Pengajuan ini memancing polemik. Pasalnya tiga hari berselang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka korupsi, tapi dewan tetap menetapkan Budi sebagai calon Kapolri.

Polisi dan KPK kala itu bersitegang, yang pada akhirnya membuat Jokowi menarik Budi dan mengajukan Badrodin Haiti, sebagai Kapolri pada 17 April 2015. Sementara Budi dilantik diam-diam menjadi Wakil Kapolri lima hari berikutnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala BIN Sutiyoso mengaku pasrah jika dirinya akan diganti. "(Keputusan) dari Presiden kita ikuti saja. Apapun putusannya (saya) ikhlas," ujar pria yang akrab disapa Bang Yos di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Senin (20/6/2016).

Kendati demikian dirinya sampai saat ini belum mendengar akan digantikan. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. "Belum, enggak pernah dengar aku," katanya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, kepala BIN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan DPR.

Untuk mengangkat kepala BIN, Presiden harus mengusulkan satu orang calon kepada dewan. Pertimbangan DPR itu disampaikan paling lambat 20 hari kerja sejak surat permohonan pertimbangan calon kepala BIN diterima DPR dari Presiden.

Beritagar.id