KantoMaya News, Jakarta - Pemerintah terus mematangkan kajian terhadap rencana pemindahan Ibu Kota. Pemindahan Ibu Kota sendiri membutuhkan dana yang besar, sementara pemerintah tidak mau membebani APBN.

Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan saat ini pemerintah berencana untuk mendorong skema Public Privat Partneship(PPP), yakni dengan mengajak pihak swasta untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pendanaan.

"Kita akan dorong model PPP lah, ya artinya partisipasi swasta juga kita libatkan," kata Bambang di kantornya, Jakarta, Senin (3/7/2017).

Bambang juga mengatakan, pemerintah sesegera mungkin menyelesaikan kajian perpindahan Ibu Kota supaya realisasinya juga dapat segera berjalan. Kajian perpindahan Ibu Kota itu ditargetkan dapat selesai tahun 2017 ini.

"Kajian mudah-mudahan tahun ini selesai, termasuk estimasi pendanaannya, mudah-mudahan kita juga bisa menemukan skema pendanaannya, sehingga 2018-2019 itu sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan saat ini pulau Kalimantan yang dinilai paling potensial untuk mendirikan Ibu Kota baru menggantikan Jakarta. Namun demikian, dirinya masih belum menentukan dimana tepatnya Ibu Kota baru akan berdiri.

"Kemungkinan besar di Pulau Kalimantan, tapi spesifiknya dimana Kalimantannya itu yang masih kita finalkan," tuturnya.