KantoMaya News, Jakarta -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Korea Utara (Korut) segera menghentikan uji coba peluru kendali (rudal). Ia juga meminta Korut untuk mematuhi seluruh resolusi Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait peluncuran rudal yang sebelumnya dilakukan negara tersebut.

Permintaan tersebut disampaikan Presiden Jokowi ketika berbicara pada Konferensi Tingkat Tingi (KTT) ke-20 ASEAN Plus Three (APT), di Philippines International Convention Center (PICC), Manila Filipina, Selasa (14/11) pagi.

Disebut Plus Three, lantaran kelompok ini tak hanya beranggotakan negara anggota ASEAN, tapi ditambah juga dengan tiga negara besar di kawasan Asia, yaitu Jepang, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Korea Selatan (Korsel).

Menurut Presiden, dari segi politik dan keamanan, ASEAN Plus Three paham betul adanya titik-titik yang rentan ketegangan. Salah satunya seperti yang terjadi di Semenanjung Korea. Ia menegaskan, posisi Indonesia dan posisi ASEAN sudah sangat jelas terhadap situasi Semenanjung Korea, yaitu mendesak Korut untuk mematuhi resolusi DK PBB terkait.

Kurangi tarif

Selain itu, Presiden juga menyampaikan perlunya menghilangkan atau mengurangi tarif maupun non tarif. Hal ini dilakukan untuk memperlancar proses perdagangan antar negara.

“Dengan menjaga komitmen politik maupun komitmen ekonomi APT, insya Allah kita akan melihat Asia Timur dan Asia Tenggara yang damai dan sejahtera,” ujar Presiden.

Untuk lebih memantapkan kemitraan ekonomi tersebut, ASEAN dan Jepang, Korea Selatan dan Tiongkok, Presiden mengingatkan perlunya menyelesaikan segera perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership.

KTT ASEAN Plus Three ini dihadiri oleh para Kepala Negara/Kepala Pemerintahan ASEAN, PM Jepang Shinzo Abe, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, dan PM Tiongkok Li Keqiang.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam agenda ini diantaranya Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menlu Retno Marsuwi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.