KantoMaya News, Banda Aceh - Wakil Ketua Majelis Pemusyarawatan Ulama (MPU) Aceh, Faisal Ali mendukung usulan pembuatan qanun potong tangan bagi koruptor. Meski demikian, diperlukan kajian terlebih termasuk proses hukumannya.

"Kalau misalnya kaitan pembuatan qanun ada hubungannya dengan hukum kan harus dilihat dulu ketentuannya apakah koruptor itu misalnya masuk ke dalam kata-kata pencuri dan sebagainya," kata Faisal saat dihubungi detikcom, Rabu (25/7/2018)

"Tetapi upaya atau tuntutan pihak-pihak untuk membuat qanun tentang hukum yang mengatur tentang potong tangan koruptor di Aceh itu kita dukung. Bagaimana prosesnya nanti itukan perlu kajian," jelas Faisal.

Menurutnya, ulama di Aceh mendukung pembuatan qanun tersebut tapi untuk substansinya harus dimusyawarahkan terlebih dulu. Selain itu, diperlukan kajian untuk mengetahui masuk tidaknya koruptor dalam kategori pencuri, atau orang yang merampas atau merampok.

"Makanya itukan perlu kajian-kajian secara umum. Tuntutan dorongan untuk melahirkan qanun itu kita dukung," ungkapnya.

Untuk saat ini, belum begitu mendesak untuk dibuatkan qanun potong tangan koruptor. Faisal mengharapkan upaya pihak terkait lebih mengoptimalkan terhadap qanun-qanun yang sudah ada termasuk pencegahan terhadap korupsi.

"Jadi kita optimaliasi dulu pencegahan itu sangat penting. Tapi mendesak sekali untuk itu (koruptor potong tangan) belum. Karena mendesak dengan tidaknya itu kita lihat perlu kita teliti dulu, perlu kita dalami dulu apakah kasus-kasus korupsi itu sudah betul-betul merajalela, sudah mewabah. Tapi kan kita belum tahu ini seperti apa," jelas Tgk. Faisal.

Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Penegak Keadilan menggelar aksi di dua lokasi di Banda Aceh, Selasa 24 Juli. Dalam aksinya, massa mendukung pemberantasan korupsi dan meminta DPR Aceh membuat qanun tentang potong tangan bagi koruptor.

"Kami mendesak agar DPR Aceh segera membuat qanun potong tangan bagi koruptor," kata Koordinator Aksi Abu Syuja'.