JAKARTA - Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyarankan Gubernur Aceh Zaini Abdullah memberikan respon yang baik terhadap menggaungnya lagi aspiras pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) dan Aceh Barat Selatan (ABAS).

Juru Bicara Kemendagri, Dodi Riyadmadji, mengaku telah mendapat masukan dari masyarakat di wilayah Aceh bagian tengah. Disebutkan, ketidakpuasan masyarakat di sana lebih disebabkan tidak adanya keterwakilan kawasan Tengah di kursi-kursi jabatan di Pemerintah Aceh.

"Saya sering bicara dengan warga di sana, mereka ngomong, jarang ada orang dari Aceh bagian Tengah yang menjadi pejabat di Aceh. Nah, suara seperti ini yang mestinya disikapi dengan bijak," ujar Dodi kepada JPNN, kemarin (21/10).

Seperti diketahui, tuntutan pembentukan provinsi baru yang ingin pisah dari induknya, Provinsi Aceh, itu kembali mengemuka, setelah sekian lama tidak muncul.

Pekan lalu, Nawi Sekedang, Ketua Harian KP3 ALA Aceh Tenggara, mengatakan, pemekaran  akan menguntungkan bagi Pemerintahan Aceh. "Karena pada prinsipnya mekar bukan berarti berpisah dari Aceh. Kami hanya ingin memikirkan untuk kesejateraan rakyat Aceh.  Serta keberlangsungan hidup anak cucu kita, agar pemerataan ekonomi rakyat lebih terjamin,"  sebut Nawi Sekedang, saat konferensi pers di salah satu warung kopi di Banda Aceh,  17 Oktober 2014.

Dodi mengatakan, secara resmi, pemerintah pusat belum bisa memberikan tanggapan atas munculnya kembali aspirasi tersebut. Pasalnya, menurutnya, ranahnya masih menjadi kewenangan provinsi.

"Karena tetap harus mendapat persetujuan dari induk terlebih dahulu, dalam hal ini Provinsi Aceh," kata birokrat bergelar doktor itu.

Sekali lagi diingatkan, gubernur harus tanggap terhadap aspirasi itu, dengan mengakomodir keterwakilan di kursi-kursi jabatan di tingkat pemerintahan provinsi.

Dodi mengatakan, suara keinginan pembentukan Provinsi ALA-ABAS ini mirip dengan proses pembentukan Provinsi Banten, yang pisah dari Provinsi Jawa Barat.

"Dulu Banten ingin pisah ya karena merasa tidak ada orang Banten yang menjadi pejabat di pemerintahan Provinsi Jawa Barat," pungkas Dodi. 

(jpnn.com)