Sebenarnya, peran Turki Utsmani adalah menguatkan keberadaan Kesultanan Aceh Darussalam yang merupakan negara Islam besar di Asia Tenggara. Kala itu Aceh Darussalam tengah memerangi Portugis dan sekutunya yang merupakan musuh bersama Aceh dan Turki Utsmani (Ottoman).

Itu merupakan sebuah kerjasama untuk mengamankan perairan internasional di seputaran Selat Malaka. Kerjasama itu juga untuk menguatkan pendidikan di negeri-negeri yang berada di dalam naungan Aceh Darussalam yang telah kehilangan banyak ahli setelah puluhan tahun berperang dengan Portugis di perairan Selat Malaka. Itu bukan penyebaran Islam, tetapi bantuan kekuatan kepada negara Islam d Asia jauh sebagai koalisi.

Penyebaran Islam di wilayah nusantara dilakukan di masa Kesultanan Samudera Pasai. Sang sultan mengeluarkan banyak belanja untuk mengirimkan pendakwah ke negeri-negeri di nusantara, seperti ke Borneo (Kalimantan –red), Maluku, Mindanau (Filipina –red), dan semenanjung termasuk Pattani (Thailand –red). Di Antara pendakwah yang dikirim tersebut adalah Maulana Malik Ibrahim (salah seorang wali sanga), Syarif Hidayatullah (ke Banten) dan lain-lain.

Ketika Samudera Pasai melemah karena terlalu lama berperang dengan Portugis yang akhirnya pada 1511 M bisa menguasai Malaka, maka dibentuklah negara federasi bernama Kesultanan Aceh Darussalam dengan menggabungkan beberapa kerajaan lain. Itu zaman baru bagi peradaban Islam di Asia Tenggara karena ketika Samudera Pasai hubungan dijalin dengan Baghdad, dan di masa Aceh Darussalam hubungannya dengan Turki Utsmani.

Meriam Lada Secupak

Sultan ketiga Aceh Darussalam Ali Mughayat Syah Al-Qahhar mengirimkan seorang utusan ke Konstantinopel pada tanggal 7 Januari 1565 dengan membawa beberapa kapal lada. Yang menerima utusan ini bukanlah Sultan Sulaiman Al-Qanuni atau Sulaiman I atau Sulaiman Yang Agung (1520 – 1566 M) sebagaimana disebutkan oleh saudara MIH-PKTTI-UI.

Untuk meluruskan hal tersebut, di sini saya mengutip hasil kajian dari peneliti independen yang merupakan intelektual Islam asal Istanbul, Dr Mehmet Ozay, yang ditulisnya di dalam buku berjudul “Kesultanan Aceh Darussalam dan Turki – Antara Fakta dan Legenda” (selanjutnya buku ini saya sebut “buku KADT-AFL”). Pada bab 2 buku KADT-AFL, Mehmet Ozay menyebutkan bahwa ketika utusan Aceh tiba di

Konstantinopel pada tahun 1565, Sulaiman Yang Adil (Sultan Sulaiman Yang Agung), Sultan Turki Utsmani pada saat itu secara langsung memimpin sendiri pasukan dalam peperangan melawan Hungaria di medan perang Szigetwar di Eropa Timur. Utusan tusan Aceh itu harus menghabiskan waktu lebih lama di pusat Ottoman karena menuggu perang usai dan wafatnya Sultan Turki Utsmani.

Utusan sultan Aceh harus menyewa tempat dan menafkahi diri mereka sendiri. Setelah Selim II, putra Sulaiman Yang Adil, selesai dilantik, barulah utusan Aceh mendapatkan kesempatan untuk berkunjung secara resmi ke Istana. Itu dua tahun setelah kedatangan mereka di Istanbul, Turki.

Untuk menafkahi diri mereka selama berada di Istanbul, mereka terpaksa menjual sekalian lada yang mereka miliki termasuk bagian yang sebenarnya telah mereka niatkan untuk dihadiahkan kepada Sultan Turki Utsmani. Yang tersisa di tangan mereka hanyalah beberapa genggam lada (sicupak -Aceh), dan itulah yang dapat mereka tawarkan kepada Sultan yang baru saja naik tahta.

Dalam buku buku KADT-AFL, sosiolog Islam lulusan Marmara University ini menyatakan bahwa pada saat utusan Aceh Darussalam berada di Istanbul, ada sebuah kafilah dari India dengan keperluan yang sama. Namun Sultan Turki Utsmani memilih membantu Aceh Darussalam sehingga utusan dari India itu harus pulang dengan tangan hampa. Dalam pertemuan resmi tersebut, Sultan Turki Utsmani memutuskan untuk mengupayakan bantuan militer ke Aceh yang di antaranya termasuk sebuah meriam yang secara perlambangan dinamakan 'lada sicupak'.

Perintah pengiriman bantuan militer yang sering disebutkan di bawah komando Kurtoglu Hızır Reis (nama awalnya adalah ‘Kurtoglu’ bukan ‘Kortuglu’ Hizir Reis sebagaimana disebutkan oleh saudara MIH-PKTTI-UI) sebenarnya merupakan hasil dari keputusan politik Sokullu sepanjang tahun 1567-1568. Karena sebagian besar kapal digunakan untuk operasi memadamkan pemberontakan di Yaman, maka Sokullu hanya mengirimkan beberapa armada ke Sumatera. Militer Ottoman punya aturan bahwa pengiriman kafilah pelayaran ke negeri lain paling sekikit harus berjumlah enam kapal.

Sebagai pengganti Kurtoglu Hızır Reis, beberapa pemimpin lainnya seperti 'Lütfi Reis' memimpin pelayaran kapal ke Aceh. Sultan Turki Utsmani tidak meminta kepada Aceh untuk mengirim pajak (upeti) tahunan yang biasanya diminta dari masing-masing negara pengikut sebagaimana lazimnya tradisi pada masa itu. Ini suatu pertimbangan politik secara khusus dan ganjil yang sengaja dibuat oleh Sultan Turki Utsmani ini sebagai hibah politik kepada Kesultanan Aceh untuk menyempurnakan kedaulatannya di dalam memimpin Islam di Asia Tenggara.

Buku KADT-AFL menerangkan bahwa keputusan besar yang diambil oleh Sultan Selim II ini bukan disebabkan oleh jarak karena hampir selama sepanjang abad ke-16 terutama setelah 1540-an kapal-kapal dagang Aceh muncul secara berkala di berbagai pelabuhan Timur Tengah seperti Jeddah di Laut Merah atau setidaknya kapal-kapal tersebut dapat mencapai pelabuhan-pelabuhan Timur Tengah melalui jalur Gujerat.

Sekalian alat dari Turki itu dibeli oleh Aceh. Sekalian belanja untuk utusan tersebut ditanggung oleh Kesultanan Aceh Darussalam. Sesampai di Bandar (Aceh) Darussalam, mereka menjadi bagian penting dari kemiliteran negara untuk masa selanjutnya. Maka menghairankan ketika saudara MIH-PTTI-UI menyatakan bahwa Aceh butuh bantuan ekonomi dari Ottoman dari hubungan tersebut. Aceh Darussalam merupakan negara berdaulat penghasil lada dan barang tambang, ianya memimpin beberapa negeri lain di Sumatera dan Semenanjung Malaka.

Turki Utsmani mengizinkan kapal-kapal Aceh untuk mengibarkan bendera Ottoman di kapalnya agar aman dari gangguan perompak asing adalah sebagai penghormatan kepada sekutu di Asia Tenggara karena Istanbul harus mengurus Asia tengah dan Barat, Afrika dan Eropa. Itu merupakan sebuah koalisi untuk keamanan antar neara di dalam sebuah wilayah tertentu seperti NATO (North Atlantic Treaty Organization ) di zaman sekarang.

Kita pertanyakan pendapat saudara MIH-PKTTI-UI tentang Laksamana Kurtoglu Hizir Reis diangkat sebagai Gubernur (Wali) Nanggroe Aceh Darussalam, dengan mengutip dari buku Metin Innegollu yang berjudul: “The Early Turkish-Indonesian Relation”. Sesunguhnya, itu sekita tahun 1565 ketika Aceh Darussalam masih sebuah kesultanan besar yang berdaulat, sementara sebutan ‘gubernur’ itu baru ada di masa Belanda (setelah 1873), dan sebutan wali nanggroe baru ada dalam beberapa tahun ini. Ada-ada saja saudara MIH-PKTTI-UI.

Adalah menyesatkan pernyataan saudara MIH-PKTTI-UI bahwa Kesultanan Aceh Darussalam tidak lagi menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat karena tunduk kepada Laksamana Kurtoglu Hizir Reis, sementara Kurtoglu Hizir Reis tidak pernah ke Aceh.

Dan, jika Kesultanan Aceh Darussalam sudah menjadi bagian dari Turki Utsmani sebagaimana disebutkan oleh saudara MIH-PKTTI-UI, mengapa tiga ratus tahun setelah itu, negara Belanda harus mengeluarkan Maklumat Perang terhadap Kesultanan Aceh Darussalam pada 26 Maret 1873. Jika Aceh propinsi dari Turki Utsmani, maka bencana besar bagi peradaban Islam di Aceh, yakni maklumat perang dari penjahat Belanda itu tidak pernah ada.

Pernyataan perang oleh Belanda tersebut ditantang oleh Aceh Darussalam, dan perang maha dahsyat pun terjadi di antara dua pasukan kerajaan tersebut. Aceh menang, Jendral Kohler yang memimpin serangan pun tewas. Majalah Amerika Serikat ‘The New York Times’ menulis tentang perang tersebut di tajuknya sebagai ‘peperangan maha dahsyat antara dua kekuatan besar tidak dapat dihindari lagi di Asia Tenggara.’

Sampai serangan ke dua dari Belanda setelahnya, Aceh Darussalam masih kesultanan yang berdaulat penuh di Sumatera. Ini tahun 2014, maka 1873 adalah sekitar 140 tahun lalu atau sekitar 72 tahun sebelum Sukarno menyatakan RI merdeka. Jika buku sejarah di sekolah-sekolah Indonesia menyebutkan bahwa bangsa Indonesia dijajah selama 250 tahun oleh Hindia Belanda, maka itu hanya untuk penduduk Pulau Jawa dan lainnya, tidak berlaku bagi Aceh. Setelah Sukarno menyatakan RI merdeka, ia ke Aceh dan menangis di hadapan Daud Beureueh untuk menggabungkan Aceh ke dalam Indonesia.

Aceh bukan dari jajahan Hindia Belanda atau VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) karena yang berperang dengan kesultanan Aceh Darussalam adalah Kerajaan Belanda bersama koalisinya. Serangan Belanda itu seperti air susu dibalas dengan tuba, mengingat sebuah sejarah yang ditulis oleh H Mohammad Said dalam bukunya ‘Aceh Sepanjang Abad’ tentang utusan Sultan Aceh Darussalam untuk Eropa yang dipimpin oleh Abdul Hamid.

Dikisahkan dalam buku dua jilid tebal tersebut, bahwa Belanda merasa iri dengan keuntungan Inggris karena berdagang dengan Aceh. Maka mereka mencoba bergabung. Dikirimlah sebuah utusan untuk meminta rekomendasi daripada raja-raja Islam di Afrika dan India, lalu menemui Sultan Aceh Darussalam untuk kerjasama perdagangan.

Utusan Belanda pun sampai di Aceh. Sultan Aceh tidak pernah mendengar nama Belanda, ia hanya tahu bahwa di negeri Eropa itu ada Inggris dan Perancis yang menjadi rekanan dagang serta Portugis sebagai musuh. Maka Sultan Aceh mengutus Abdul Hamid supaya mengikuti rombongan orang yang mengaku utusan raja Belanda tersebut untuk memeriksa apakah Belanda itu benar sebuah negara merdeka atau hanya sebuah kampung kecil yang tunduk kepada negara lain di Eropa.

Dalam perjalanan di perairan Afrika, mereka bertemu dengan kapal Portugis, kafilah Abdul Hamid berperang dengan mereka. Ketika Abdul Hamid dan kafilahnya tiba di Amsterdam, Belanda masih dijajah oleh Spanyol yang perlawanannya dipimpin oleh Prince Maurits. Utusan Belanda itu menceritakan bahwa mereka mengalahkan kapal Portugis, tanpa menyebutkan peran kafilah Abdul Hamid yang lebih besar untuknya.

Atas nama Aceh Darussalam, Abdul Hamid mengakui kemerdekaan Belanda, lalu diikuti oleh negara Eropa lainnya. Begitulah tulis H Mohammad Said pendiri Harian Umum Nasional terbesar di luar pulau Jawa bernama WASPADA buku tersebut. Kesultanan Aceh Darussalam tidak pernah tunduk kepada bangsa manapun secara resmi, walaupun ianya kini tinggal sejarah.

Dalam buku KADT-AFL, Mehmet Ozay menyatakan bahwa meriam Lada Sicupak hadiah Sultan Turki Utsmani itu dilindungi di Aceh sampai pecah Perang Belanda pada tahun 1874. Belanda merampas bukti sejarah tersebut dan diangkut ke negerinya di utara Eropa. Ada beberapa artikel yang menceritakan mengenai 'masalah meriam' ini yang diterbitkan pada pertengahan abad ke-20 di İstanbul.
Ma’had Baitul Muqaddas

Sesampai di Bandar (Aceh) Darussalam, utusan dari Turki Utsmani mendirikan sebuah akademi militer bernama “Ma’had Baitul Maqdis” atau ‘Ma’had baitul Muqaddas” atau "Akademi Militer Bitai" dengan mengajarkan strategi peperangan, cara membuat meriam, kerajinan emas, dan berbagai jenis benda berseni serta senjata lainnya.

Beberapa orang berpendapat bahwa Sultan Iskandar Muda juga dididik di "Akademi Militer Bitai" selama beberapa tahun ketika beliau berusia antara 10 dan 16 tahun. Selain Iskandar Muda, Laksamana Keumala Hayati diyakini sebagai lulusan terbaik dari Ma’had Baitul Maqdis.

Sekalian utusan Sultan Selim II tidak lagi kembali ke Turki, tetapi mereka menjadi bagian dari penduduk Aceh Darussalam sebagai anggota petinggi negara yang tunduk kepada titah Sultan Aceh sebagaimana diperintahkan oleh Sultan Turki Utsmani. Mereka mengabdi sampai akhir hayat, dan sekalian belanja untuk itu ditanggung oleh Sultan Aceh Darussalam. Mereka hidup dan berkarya di tempat yang kini disebut Kampung Bitai dan Emperom, Banda Aceh, tempat dibangunnya Ma’had Baitul Maqdis.

Sekarang di Kampung Bitai dapat dilihat dua pekuburan utama dengan total luasnya 156 meter persegi. Recep Tayyip Erdoğan, Perdana Menteri Turki telah mengunjungi Bitai pada tanggal 6-7 Februari 2005 untuk takziah duka kepada korban gempa dan tsunami Aceh 26 Desember 2004. Erdogan memerintahkan kepada Kedutaan Besar Turki di Jakarta supaya memberikan melalui Bulan Sabit Merah Turki (Turkiye Kizilayi). Bantuan itu kini berbentuk komplek perumahan di Bitai dan Lhoknga, sebuah gedung bernama Aceh Community Center (ACC) Sultan II Selim, dan berbagai hal yang masih dapat dimanfaatkan sampai sekarang.

Alangkah baiknya saudara MIH-PKTTI-UI berhati-hatilah dalam hal sejarah hubungan antara Kesultanan Aceh Darussalam dan Turki Utsmani. Apabila ingin meluruskan hal ini, silakan mengajak PKTTI-UI untuk mengadakan sebuah konferensi internasional khusus membincangkan hubungan Kesultanan Aceh Darussalam dan Turki Utsmani. Kita bisa mengundang siapa saja ahli dari Turki, Aceh, dan Indonesia. Ini penting bagi sekalian orang yang ingin mengetahui kebenaran sejarah dunia.*

Tulisan ini untuk menanggapi artikel berjudul “Ada Apa Antara Khilafah Islam dan Aceh di Masa Lalu?” yang ditulis oleh Staf Peneliti di Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam (PKTTI) Universitas Indonesia, Muhammad Ibrahim Hamdani, S.I.P