Kisah Aceh dan Bisnisnya
DI masa lalu siapa tidak kenal pebisnis Aceh. Saudagar Aceh bahkan merambah ke tingkat regional. Lihat sejarah bisnisnya orang Aceh. Pasca Indonesia merdeka, pebisnis Aceh menjadi tulang punggung di kawasan ini.
Mereka berdagang hasil bumi. Bukan hanya untuk bisnis mereka. Tapi juga mendukung perjuangan dengan memasok senjata ke kaum pejuang. Sampai era di bawah 70-an pebisnis Aceh masih berkibar. Namun kemudian perubahan kebijakan orde baru membuat pebisnis Aceh kalah bersaing dengan kaum Tionghoa.
Di era orde baru sentralistik di segala lini. Akibatnya bisnis di daerah mengecil. Aceh juga mengalami hal yang sama. Konflik juga menghancurkan dunia bisnis Aceh. Pasca reformasi eskalasi konflik makin tinggi. Ini menghancurkan semua lini bisnis. Tsunami dan perdamaian membuat Aceh melimpah uang. Tapi karena uang itu lebih untuk rehab rekon maka bisnis utama adalah kontraktor. Dunia bisnis kontraktor memang cuma butuh akses dan lobi. Semua orang berlomba menjadi kontraktor.
Mantan kombatan 80 persen jadi kontraktor atau calo proyek. Lahir sejumlah orang kaya baru. Pasaca rehab rekom bisnis ini mengecil. Proyek drastis menurun. Mereka yang bergelut disini gagal melakukan diversifikasi usaha. Kini mereka kembali miskin. Dunia bisnis Aceh tidak juga bangkit. Pemerintah di Aceh masih berpola pikir kuno. Baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Anggaran diformulasikan dengan pembangunan. Pembangunan di mata mereka dengan membangun yang bersifat fisik. Pemerintah belum menjadi regulator bagi tumbuh kembangnya bisnis.
Para birokrat hanya benar benar sebagai operator. Tidak punya inisiatif dan visioner. Sumber daya alam tidak menghasilkan kesejahteraan. Sebab selalu dijual mentah. Tidak ada upaya menghasilkan nilai tambah. Apa yang disampaikan dua dosen ekonomi Unsyiah kemarin dengan jelas menentukan tugas pemerintah dalam membangun ekonomi. Pemerintah harus berperan sebagai penstimulus. Menyediakan berbagai sarana pendukung.
Baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Bagaimana pemerintah melakukan upaya melakukan meningkatkan nilai tambah. Aceh merupakan lumbung padi. Tapi nilai tambah diambil Sumut. Begitu juga kopi. Petani menjual mentah dan diangkut keluar Aceh. Begitu juga hasil bumi yang lain. Disinilah sebenarnya peran pemerintah. Tapi pemerintah kita buta dan tuli. Sehingga sibuk membangun hal lain.
Sebagai contoh Aceh Utara. Ada puluhan ribu hektar kebun sawit milik rakyat. Tapi sejak lebih sepuluh tahun lalu wacana membangun pabrik sawit tidak juga terwujud. Gilanya pemerintah di masa Tarmizi A Karim malah membangun tangki CPO di pelabuhan krueng Geukueh. Menghabiskan anggaran puluhan miliar tapi tidak dimanfaatkan sampai sekarang.
Seharus pemerintah bermitra dengan swasta. Berkongsi dengan pebisnis untuk membangun pabrikasi. Untuk menghasilkan nilai tambah dari hasil pertanian atau hasil bumi lain. Kenapa harus? Dengan dekatnya produksi dengan pengolahan akan meningkat harga produk. Karena menekan biaya transportasi. Kemudian bukan hanya nilai tambah produk tapi juga membuka lapangan kerja. Anehnya pemerintah kita sulit sekali mamahami ini.
Kenapa tidak mengajak praktisi ekonomi untuk berperan. Menciptakan program yang menghasilkan nilai tambah besar. Menciptakan anggaran yang produktif. Pemerintah harus berpikir ala bisnis. Agar jangan asik membangun proyek fisik. Yang kemudian tidak digunakan.
Bayangkan kalau uang dari sejumlah proyek tidak bermanfaat itu dibangun pabrik. Pabrik padi modren atau mesin pengolah kopi.
Bayangkan bila pemerintah Aceh bermitra dengan swata membangun pabrik minyak goreng. Atau produk turunan dari minyak sawit yang berlimpah. Kita punya banyak hasil laut. Bayangkan bila kita mampu mengolahnya. Kita punya banyak hasil bumi lain seperti pala. Tanpa nilai tambah dan diverifikasi produk rakyat kita tetap miskin. Petani menjual murah hasilnya. Tenaga kerja juga tidak punya lowongan. Sekiranya pemerintah kita sadar ini. Maka tak lama lagi Aceh sejahtera.
Sumber : Portalsatu.com
Post A Comment
No comments :