KantoMaya News, Banda Aceh – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menggugat para penandatangan MoU Helsinki di Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh, Jumat (13/11/2015). YARA mendaftarkan gugatan terhadap para penandatangan MoU Helsinki seperti Gubernur Aceh (tergugat I), Malik Mahmud (tergugat II) Presiden RI (tergugat III), Martti Ahtisaari (tergugat IV) dan DPR Aceh (tergugat V) dengan nomor perkara 43/Pdt.G/2015/PN.Bna.

“YARA ingin mempersembahkan sebuah hadiah dari perjalanan 10 tahun perdamaian Aceh sekaligus menggugat amnesia para penandatangan MoU Helsinki atas apa yang telah dijanjikan 10 tahun lalu di Helsinki hingga mencapai perdamaian di Aceh,” kata Ketua YARA, Safaruddin, SH dalam rilis yang diterima juangnews.com, Jumat (13/11/2015) siang.

Menurut dia, usia sepuluh tahun perdamaian Aceh belum menghasilkan apapun yang di harapkan, malah sebaliknya yang terjadi di Aceh semisal bangkitnya kelompok bersenjata Din Minimi, Din Robot, dan penembakan terhadap warga Aceh yang juga korban dari proses reintegrasi (Ridwan, Beurujuek, Maepong, dll).

“Ini merupakan reaksi atas pengingkaran terhadap implementasi MoU Helsinki, untuk itu, YARA ingin para penandatangan MoU dan DPR Aceh tidak lari dari tanggungjawabnya dengan kondisi Aceh hari ini, tidak menutup mata dengan penderitaan rakyat Aceh saat ini,” kata dia.

Menurut dia, pihaknya terus menyuarakan kepada para penadatangan MoU dan DPR Aceh agar mereka mendengar dan melaksanakan segala sesuatu yang yang telah dijanjikan untuk Aceh 10 tahun lalu di Hensinki, Finlandia.

“Salah satunya yang dijanjikan adalah membentuk Join Claims Settlement Commision (Komisi Bersama Penyelesaian Klaim) sebagaimana yang dituangkan pada poin 3.2.6 MoU Helsinki,” sebutnya.

Menurut dia, dengan adanya gugatan ini dapat mengugah hati para penadatangan MoU Helsinki dan DPR Aceh agar segera membentuk Komisi Klaim ini sebagai wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan janji-janji perdamaian Aceh yang dituangkan dalam MoU Helsinki.

“Jangan sampai akibat pengabain ini menyebabkan Aceh kembali berkonflik dengan pemerintah untuk menuntut keadilan,” pesan dia.

Pengurus YARA yang hadir dalam pendaftaran gugatan tersebut diantaranya, Safaruddin, SH (Ketua), Fachrurrazi (Sekretaris Eksekutif), Yudhistira Maulana (Direktur Hukum), Edy Saputra (Kepala Perwakilan Subulussalam), Wahidin (Kepala Perwakilan Nagan Raya), Yusrizal, SH (Kepala Perwakilan Aceh Besar), Sulaiman, SH (Sekretaris Perwakilan Sabang). [Halim]

Sumber : juangnews.com | Hamdani