Kantomaya News, ACEH TIMUR- Pembangunan fasilitas produksi lapangan gas Blok A di Aceh Timur akhirnya dimulai.

Pembangunan tersebut ditandai dengan acara peletakan batu pertama (groundbreaking) oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Bupati Aceh Timur Hasballah bin H.M. Thaib, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi dan Direktur Utama Medco Energi Lukman Mahfoedz.

Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyambut baik dimulainya pembangunan fasilitas produksi lapangan gas Blok A di Aceh Timur.

"Kami membutuhkan investor, baik asing maupun lokal, untuk menanamkan modalnya. Jangan dengar fitnah bahwa Aceh tak aman. Saya jamin, iklim investasi di sini cukup kondusif," katanya di Aceh Timur, Senin (23/11/2015).

Dia menuturkan stigma bahwa Aceh merupakan daerah yang tak ramah bagi investor menyelimuti Kota Serambi Makkah karena adanya konflik horizontal yang terjadi bertahun-tahun.

Padahal, Zaini melanjutkan sumber daya alam yang tertanam di dalam Tanah Rencong sangat potensial, misalnya minyak dan gas alam.

"Saya minta Pak Lukman dan Pak Amien tolong nyatakan bahwa Aceh kondusif. Kami sudah menderita pahit getir masa konflik. Ini sudah cukup. Kami mau ajak investor agar roda perekonomian Aceh berputar," imbuhnya.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi bercerita sembilan tahun lalu dia mengelilingi hampir semua daerah di Aceh.

"Saya menghabiskan waktu tiga bulan untuk mengecek. Sumber daya alam di sini bagus. Situasi juga kondusif. Dulu memang konflik, tetapi tidak lagi setelah ada perjanjian damai," imbuhnya.

Pembangunan fasilitas produksi lapangan gas Blok A dikerjakan oleh PT Medco E&P Malaka bersama dua mitra kerja, yaitu KrisEnergi dan JAPEX.

MedcoEnergi mengelola lapangan migas Blok A sejak 2007. Beberapa upaya teknis dan komersil telak dilakukan untuk mengembangkan lapangan gas Blok A, yaitu Lapangan Alur Siwah, Julu Rayeu, dan Alur Rambong.

Situasi konflik melanda Aceh lantaran adanya kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Namun, stigma konflik yang menyelimuti daerah tersebut perlahan hilang seiring ditandatanganinya perjanjian damai antara GAM dan Pemerintah Republik Indonesia yang dilaksanakan 10 tahun silam.

Sumber : Bisnis.com