KantoMaya News, BANDA ACEH - Dana tak terduga yang juga bisa digunakan untuk darurat bencana yang diusul Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 ‘hanya’ Rp 30 miliar. Usulan dana sebesar itu dinilai oleh pihak DPRA--termasuk aktivis kebencanaan--sangat tidak mencerminkan kondisi daerah yang rawan bencana.

“Melihat kondisi Aceh sering dilanda bencana alam, alokasi anggaran belanja tak terduga sebesar itu rasanya jauh dari mencukupi,” kata Wakil Ketua III DPRA, Dalimi kepada Serambi, Jumat (6/1) ketika dimintai tanggapannya terhadap dana tanggap darurat yang diusul TAPA dalam KUA-PPAS 2017 sebesar Rp 30 miliar.

Seperti diketahui, masyarakat Aceh ditakdirkan hidup di daerah yang rawan bencana, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, ancaman gunung berapi, kemarau panjang, dan lainnya.

Seperti saat ini, ketika masyarakat Pidie Jaya, Pidie, dan Bireuen masih berkabung akibat gempa yang terjadi bulan lalu, tiba-tiba banjir kembali mengepung sejumlah wilayah Aceh.

Dalam penanganan tanggap darurat bencana gempa Pijay, kata Dalimi, Aceh sedikit beruntung karena pemerintah pusat cepat membantu, sehingga anggaran untuk operasional tanggap darurat yang dikeluarkan Pemerintah Aceh cuma berkisar Rp 10 miliar lebih sedikit dari alokasi dana tak terduga yang disediakan dalam APBA 2016 Rp 50 miliar.

“Untuk penanganan tanggap darurat dibutuhkan dana tidak sedikit, makanya kita perlu mengalokasikan dana tak terduga yang lebih besar agar penanganan pascabencana alam yang dilakukan untuk bencana provinsi bisa lebih maksimal,” katanya.

Kalau dengan menggunakan dana terbatas, lanjut Dalimi, pelayanan yang akan diberikan kepada korban bencana alam, terutama pengungsi tidak akan maksimal. “Menurut kami usulan anggaran untuk pos dana tak terduga untuk 2017 perlu ditingkatkan lagi jumlahnya, minimal sama seperti tahun lalu yaitu Rp 50 miliar,” demikian Dalimi.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BPBA), Said Rasul yang ditanyai alokasi anggaran untuk BPBA mengatakan nilainya sedikit turun. “Tahun lalu Rp 26,4 miliar, tahun ini Rp 26,3 miliar, sudah termasuk gaji pegawai dan operasional kantor,” kata Said Rasul.

Menurut Said Rasul, dari pagu anggaran yang diberikan TAPA, ada sekitar Rp 3,6 miliar merupakan program titipan pemerintah kabupaten/kota. Jadi, katanya, ril pagu anggaran BPBA tahun ini setelah dikurangi anggaran program dana migas dari kabupaten/kota nilainya tinggal Rp 22,7 miliar.

Said Rasul juga sependapat perlunya pengalokasian dana tak terduga dengan jumlah yang sesuai dengan kondisi daerah yang rawan bencana. “Ini penting agar kinerja BPBA bisa lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi kebencanaannya,” tandas Said Rasul.