KantoMaya News, Banda Aceh - Menyikapi polemik yang terjadi terkait mutasi yang dilakukan Gubernur Aceh terhadap 33 Kepala SKPA, malam ini Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memanggil Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk meminta keterangan terkait mutasi tersebut.

"Saya mandatkan ke komisi 1 untuk memanggil pihak gubernur Zaini Abdullah dan Baperjakat untuk memperjelas soal sikap mutasi yang dilakukan tersebut," ujar Ketua DPRA Tgk Muharuddin dalam konferensi yang berlangsung di ruang rapat ketua DPRA, Senin 13 Maret 2017.

Pimpinan dan ketua fraksi serta, komisi, Dpra telah melakukan rapat koordinasi pagi tadi. dalam rapat itu DPRA mendelegasikan komisi I DPRA memanggil pihak gubernur untuk meminta klarifikasi soal mutasi yang dilakukan Gubernur Aceh.

"Atas dasar hukum apa sehingga dilakukan mutasi, kita minta gubernur menjelaskannya. Dalam hal ini bersama pihak komisi I," tambah Muharuddin.

"Dalam 2016 ini sudah dilakukan mutasi sekitar enam kali dalam hal ini DPRA selaku pengawasan hanya ingin melihat dari aspek akuntabilitas dan transparansi apakah sudah wajar dilakukan dengan sisa waktu ini dasar hukumnya apa, tujuannya apa sebenarnya atau output-nya apa," kata Muharuddin lagi.

Selain itu, DPRA juga memanggil Baperjakat untuk meminta penjelasan agar tidak ada penyalah gunaan anggaran nantinya.