KantoMaya News - Belanja Teknologi Informasi (TI) yang dilakukan pemerintah selalu naik setiap tahunnya. Misalnya saja untuk melakukan pembelian data center. Tak jarang, beberapa kementerian ataupun lembaga negara memiliki data center masing-masing. Namun sayangnya, wujud dari pengaplikasian data center itu jauh panggang dari api. Akhirnya, pemerintah pun melakukan moratorium untuk pembelian data center.

Langkah selanjutnya, pemerintah tengah berencana membangunan government cloud. Fungsinya agar antar institusi pemerintah bisa lebih bersinergi dan memudahkan pekerjaan. Apalagi ketika government cloud sudah terbangun, pencarian data bisa dilakukan lebih mudah dengan sistem big data.

“Akan ada government cloud nantinya. Jadi pemerintah akan mempunyai data center sendiri yang terintegrasi antar institusi pemerintah,” ujar Dirjen Aplikasi dan Informatika (APTIKA), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Samuel A. Pangerapan saat acara media briefing bersama sejumlah awak media di Jakarta, Senin (18/12).

Lebih lanjut menurut pria yang akrab disapa Semmy ini, kapasitas Kemkominfo soal government cloud hanya sebagai institusi yang mengoperasikannya saja. Bukan yang mengeluarkan anggaran. Soal itu, urusan pemerintah pusat.

“Bisa pakai APBN atau loan,” jelasnya.

Diprediksikannya, pembangunan government cloud akan membutuhkan waktu yang lama. Proses yang diperkirakan memakan waktu lama itu disebabkan adanya kajian yang harus dilakukan secara matang terlebih dahulu. Baik itu dari sisi kebutuhan, budget dan lain sebagainya.

“Kurang lebih sekitar 3 tahun,” katanya.

Selagi menunggu proses kajian itu selesai, pemerintah akan mengupayakan yang bisa dilakukan secara sementara. Maksudnya, membangun cloud secara sederhana bekerja sama dengan beberapa vendor cloud computing yang sudah eksisting. Cara ini dilakukan sebagai solusi moratorium data center.

“Dari yang ada kita jahit jadi government cloud dulu,” ungkap dia.

Rencana pemerintah membangun government cloud itu, disambut baik oleh pemain layanan cloud. Hanya saja, pemerintah lebih baik membuka pintu komunikasi untuk bertukar pikiran dengan Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI) ataupun ke perusahaan cloud lokal terlebih dahulu.

“Ini karena berhubungan dengan data sensitive yang harus dijaga,” kata Founder & CEO ViBiCloud, Alfonsus Bram ketika dihubungi Merdeka.com melalui pesan singkat.

Terlepas itu, Bram menjelaskan dengan menggunakan cloud, akan berdampak terhadap penghematan budget secara signifikan. Berdasarkan catatannya, penghematan itu kurang lebih bisa mencapai 40 persen. Sayangnya, Bram sulit untuk mengkalkulasi seberapa besar budget yang harus dikeluarkan pemerintah untuk membangun government cloud.

“Untuk budget sulit ya. Karena hal itu bergantung kepada seberapa besar kapasitasnya,” jelasnya.

Merdeka.com