KantoMaya News, Banda Aceh - Pemakaian stempel gubernur Aceh di Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Pidie tahun anggaran 2018 menjadi polemik. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie akan mengusut keberadaan stempel tersebut, termasuk pihak yang menggunakannya.

"Kita akan mengusut tuntas ini. Iya (termasuk) siapa yang stempel. Kok ada stempel itu. Semuanyalah kita usut tuntas," kata Wakil Bupati Pidie Fadhlullah TM Daud saat dimintai konfirmasi wartawan, Jumat (21/6/2019).

Lembar akhir pidato LKPJ Pemerintah Kabupaten Pidie itu diteken Fadhlullah. Pada lembaran pidato tampak beberapa paraf dan stempel basah bertuliskan 'Gubernur Aceh'.

Setelah kesalahan stempel itu diketahui, Fadhlullah mengaku langsung memerintahkan inspektorat, asisten III, dan bagian hukum untuk melakukan penelitian dan investigasi. Dia meminta persoalan itu diusut tuntas.

"Biar tahu di mana, kenapa, semuanya terjawab nanti secara terang benderang sudah pasti. Karena setelah momen ini juga harus betul dijadikan pelajaran untuk kita evaluasi total," jelasnya.

Fadhlullah sendiri tidak mengetahui soal stempel 'Gubernur Aceh' itu di kantor Pemkab Pidie. Menurutnya, selama ini stempel yang ada di kantor Pemkab Pidie adalah stempel bupati, sekda, dinas-dinas, rumah sakit, puskemas, dan kantor camat.

Ia pun mengaku kaget ketika dirinya diinterusi anggota dewan terkait stempel 'Gubernur Aceh' itu. Fadhlullah mengakuinya sebagai sebuah kelalaian.

"Bukan lagi kaget. Sangat terkejut sekali. Saya hampir tidak menguasai diri. Tapi karena di forum sidang terhormat kan. Cuma setelah itu dikasih kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan sesuatu. Maka saya menyampaikan bahwa ini adalah sebuah kesalahan," ungkapnya.

"Lebih kagetnya lagi ternyata stempelnya. Kalau salah cap dengan stempel dinas atau apa kan beda lah. Ini dengan stempel gubernur," imbuh Fadhlullah.

Fadhlullah juga mencurigai kemungkinan stempel 'Gubernur Aceh' itu palsu. Dia akan meminta maaf atas kepada Pemerintah Aceh terkait keteledoran pihaknya.

"Kami akan memberikan jawaban-jawaban kepada pemerintah Aceh. Ini harus kita usut secara mendalam. Apa-apaan ini. Kok udah stempel Gubernur di kabupaten," terangnya.

Seperti diketahui, soal stempel 'Gubernur Aceh' itu baru diketahui setelah Fadhlullah membaca pidato tersebut di ruang sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, Kamis (20/6). Setelah dia mengakhiri pidatonya, seorang anggota DPRK (setingkat DPRD-Red) Pidie, Isa Alima mengkritiknya. Menurutnya, pemakaian stempel gubernur Aceh sangat fatal.

"Ini paling konyol. Yang teken wakil bupati tapi stempel gubernur. Mungkin yang paraf dua orang, kemudian diteken. Saya yakin duluan diteken kemudian diperbanyak dan baru distempel," kata Isa saat dimintai konfirmasi wartawan.

Sementara itu Pemerintah Aceh memastikan stempel gubernur yang dipakai bukan milik mereka. Pemerintah Aceh punya dua stempel resmi dan mempunyai tanda-tanda khusus.

"Saya sudah konfirmasi ke biro umum yang bertanggungjawab soal surat menyurat. Stempel gubernur hanya ada dua di biro umum. Yang dipakai di LKPJ bupati pidie bukan punya kita (Pemerintah Aceh)," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Rahmad Raden saat dimintai konfirmasi detikcom, Kamis (20/6).